Faizal Assegaf Sebut Pemakzulan Presiden Jokowi Muncul dari Keresahan Publik

AYOJAKARTA.COM -- Inisiator Petisi 100, Faizal Assegaf, mengungkapkan bahwa isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul dari keresahan publik yang meluas.

Ia juga mengatakan bahwa pemakzulan terhadap Jokowi bukanlah hal baru dan telah berlangsung dalam nuansa kebatinan.

Faizal Assegaf mengatakan bahwa ide pemakzulan Jokowi muncul dari keresahan yang termanifestasi melalui berbagai kanal media sosial dan aksi-aksi selama hampir setahun.

Baca Juga: Kritik Keras Mahfud MD yang Restui Pemakzulan Jokowi, Alvin Lim: Sama Aja Dia Kayak Kencingin Muka Presiden

"Saya simpulkan ide pemakzulan itu keresahan yang muncul di berbagai kanal media sosial melalui aksi aksi yang sudah hampir satu tahun lebih. Lebih khusus petisi 100 mereka itu sudah menyampaikan surat resmi ke DPR dan MPR," ungkap Faizal Assegaf dikutip dari Youtube Indonesia Lawyer Club pada Minggu (21/1/2024).

Petisi 100 terdiri dari berbagai elemen masyarakat, kata Faizal telah menyampaikan surat resmi ke DPR dan MPR, namun aspirasi mereka diabaikan.

Saat ini, lanjut Faizal, anggota petisi 100 hampir mencapai 1.200 orang di seluruh Indonesia. Mereka berupaya mengusulkan hak konstitusional melalui parlemen.

"Kelompok elemen-elemen lain juga banyak suara-suara yang muncul mendesak pemakzulan dengan berbagai alasan," ujarnya.

Baca Juga: Isu Pemakzulan Jokowi Makin Panas, Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Cawe-cawe Bisa Diimpeach

ia menjelaskan, poros Transisi Indonesia, dalam dua bulan terakhir, membentuk kelompok strategi untuk mengamati alasan lembaga negara, khususnya DPR, menutup akses penyampaian aspirasi masyarakat.

"Tim kecil itu dibentuk mencoba mencari jalan yang tepat untuk mengantarkan suara rakyat di tengah kepungan kekuasaan Jokowi yang sangat luar biasa," ucapnya.

Dikatakan Faizal, mereka menemukan bahwa satu-satunya celah adalah Satgas Anti Kecurangan Pemilu yang dibentuk oleh Menko Polhukam.

oleh karena itu, Faizal menekankan bahwa Satgas Anti Kecurangan Pemilu menjadi jantung pertarungan rakyat melawan Presiden Jokowi, menyusul penghabisan infrastruktur demokrasi oleh pemerintah.

Baca Juga: Alvin Lim Sebut Mahfud MD Punya Waktu untuk Tanggapi Petisi Pemakzulan Jokowi Tapi Tidak untuk Bantu Korban Wanaartha

"Ternyata setelah kita pelajari DPR hari ini sudah jadi bakul sampah, tidak penting lagi untuk kita perjuangkan aspirasi rakyat, tetapi ada satu wilayah yang sangat vital yaitu satgas anti kecurangan pemilu yang dibentuk oleh Menko Polhukam," pungkasnya.