Tegas Tak Minta Bantuan Jokowi Kampanye, Grace Natalie: Kita Kembalikan Itu Wewenang Beliau

AYOJAKARTA.COM – Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie buka suara mengenai presiden boleh ikut berkampanye.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye.

Grace Natalie mengatakan berdasarkan informasi yang dikaji oleh TKN Prabowo-Gibran, tidak ada masalah jika Presiden Jokowi mengkampanyekan salah satu paslon.

Baca Juga: Update Terbaru! Pencairan Bantuan PKH BPNT Melalui PT Pos, Status Sudah SI dan SP2D, Cair 1 atau 3 Bulan Lagi?

“Setahu saya dari yang dikaji oleh tim TKN tidak ada yang bertentangan dengan UU Pemilu jika presiden mengkampanyekan salah satu calon,” kata Grace dikutip dari kanal YouTube Richard Lee, Rabu (7/2/2024).

Akan tetapi, Grace menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya tidak pernah meminta Presiden Jokowi untuk turun gunung.

Grace menjelaskan masalah ingin ikut berkampanye atau tidak itu merupakan wewenang Presiden Jokowi.

Terlebih, Grace menambahkan, tidak ada aturan yang melarang presiden boleh ikut berkampanye.

“Tapi saya mau kasih tahu bahwa kami hingga saat ini tidak meminta, tidak mendorong presiden untuk berkampanye. Kita kembalikan itu wewenangnya beliau. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah aturannya boleh atau enggak, aturannya tidak melarang,” tegasnya.

Grace menjelaskan dengan ikutnya presiden berkampanye tidak serta merta membuat Pemilu berjalan tidak adil.

Baca Juga: CPNS 2024: Tips Memilih Instansi yang Sesuai Karier dan Minat

Ini lantaran Grace menilai saat ini kekuatan politik sudah terdistribusi.

Terlebih Grace juga mengungkapkan saat ini banyak menteri dan kepala daerah yang berasal dari partai pemenang Pemilu.

“Kita lihat partai pemenang Pemilu hari ini ada PDIP, Gerindra, dua kekuatan yang sangat besar kemudian ada partai-partai Golkar, Nasdem, dan sebagainya. Ini semua kalau terdistribusi menjadi tiga paslon yang artinya ada distribusi kekuatan tiga kubu ini. Jadi tidak serta merta kalau dikatakan nanti enggak adil dong, sekarang menteri di kabinet yang paling banyak menteri PDIP, kepala daerah yang banyak PDIP,” jelasnya.

“Kalau presiden kemudian misalnya secara legalitas tidak melanggar misalkan dia mau mendukung salah satu, kita enggak bisa bilang serta merta pasti curang. Karena tadi, terdistribusi,” tutupnya.***