Rocky Gerung Sebut Pilpres 1 Putaran Namun Penuh Kecurangan: Memilih Elektabilitas atau Etikabilitas

AYOJAKARTA.COM - Rocky Gerung mengomentari pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang akan berlangsung beberapa hari lagi.

Ia meyakini bahwa Pilpres 2024 akan berlangsung dalam satu putaran. Namun, menurutnya bahwa proses pilpres tersebut mungkin akan dipenuhi dengan kecurangan.

Menurut Rocky Gerung, dugaan kecurangan telah diperhatikan oleh kedua kubu utama, yakni kubu PDIP dan kubu Anies.

Baca Juga: Dijuluki Kota Hantu, Inilah Daftar Kota Mati Di Indonesia yang Ditinggalkan Penghuninya, Dulu Ramai Sekarang..

Hal ini terlihat dari kampanye terakhir mereka yang secara frontal mencoba menghalangi gagasan satu putaran tersebut.

"Justru tendensi kecurangan itu dibaca oleh kubu PDIP dan kubu Anies. Oleh karena itu kampanye terakhir kemarin secara frontal mereka ingin halangi satu putaran itu," ungkap Rocky Gerung dikutip ayojakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official pada Senin (11/2/2024)

Meski demikian, ia meyakini bahwa pihak Megawati dan Anies diam diam telah menghalangi gagasan satu putaran yang dipandang merugikan itu.

"Kalau kita lihat dari peristiwa kemarin (kampanye) di dua blok itu memang ada masa lebih banyak di GBK, tetapi justru bocoran-bocoran didalam GBK membuat kita merasa ragu apakah masa itu masa yang otentik. Sebaliknya kita tidak meihat bocoran di JIS, yang kelihatan ada kejujuran disitu," katanya.

Melihat pada dua lokasi kampanye tersebut, ia menggap dari dua kampenye tersebut merepresentasikan elektabilitas dan etikabilitas.

Baca Juga: Fix Cair! Edaran Undangan Pencairan Bansos Tunai via PT Pos Indonesia, Cek Tanggal di Sini

Namun, ia menegaskan bahwa penting untuk memilih prinsip etikabilitas dalam menghadapi perubahan rezim, daripada hanya berfokus pada elektabilitas yang mungkin direkayasa oleh lembaga survei.

"Sekarang kita harus memilih antara elektabilitas dan etikabilitas, dan perubahan rezim akan diukur berdasarkan prinsip etikabilitas," jelasnya.

Ia menyatakan bahwa keputusan untuk membatalkan satu putaran harus didasarkan pada pertimbangan etis, bukan sekadar berdasarkan hasil survei yang dianggapnya sebagai upaya merekayasa opini publik.

"Dalam keadaan seperti ini, kita harus mempertimbangkan semua hal yang terjadi di depan mata kita, termasuk bagaimana perencanaan kejahatan itu terbukti ada," tutupnya.