PJ Gubernur Jawa Barat Turut Komentar Terkait Film Dokumenter ‘Dirty Vote’: Saya Netral dan Tidak Berpihak Pada Paslon Tertentu

AYOJAKARTA.COM - Film dokumenter ‘Dirty Vote’ kini sedang menghebohkan negara Indonesia karena mengungkapkan terkait kecurangan pada Pemilu 2024.

Pada film dokumenter ‘Dirty Vote’ ini bahkan memunculkan beberapa tokoh yang disebut telah melakukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Salah satu tokoh yang masuk dalam daftar film dokumenter ‘Dirty Vote’ adalah PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Disebut dalam Film Dokumenter 'Dirty Vote': Itu Black Movie, Gak Perlu Ditanggapi

Bey Machmudin turut melakukan komentar terkait film yang menghebohkan masyarakat saat ini, yakni film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Bey Machmudin tegaskan bahwa dirinya sebagai ASN netral dalam menanggapi Pemilu 2024.

Bahkan dirinya yang termasuk bagian dari ASN, TNI, dan Polri tidak mungkin akan berkomentar terkait film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Baca Juga: Zainal Arifin Mochtar Partai Apa? Ini Profil dan Biodata Ahli Hukum Tata Negara di Film Dirty Vote

PJ Gubernur Jawa Barat bahkan juga mengaku kalau dirinya menjadi PJ Gubernur karena ditunjuk langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Sebagai salah satu kami ASN, TNI, Polri tidak mungkin berkomentar karena kami netral dan terkait saya ada di situ memang betul saya dari Presiden,” ucap PJ Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak kepada salah satu paslon.

Baca Juga: Rilis di Masa Tenang Kampanye, Mantan Mendag Tanggapi Pedas Film Dirty Vote: Ini Propaganda Terang-terangan!

Bey Machmudin lantas menyuruh masyarakat untuk melihat rekam jejaknya apakah ada berpihak pada paslon tertentu.

“tapi saya itu netral sejak awal bahwa saya netral dan tidak pernah berpihak jadi silahkan teman-teman melihat kapan saya berpihak pada paslon tertentu, saya netral dari awal,” tegas Bey Machmudin.

Diketahui film dokumenter ‘Dirty Vote’ merupakan film yang telah dirilis pada hari Minggu, 11 Februari 2024.

Film dokumenter ‘Dirty Vote’ berisikan terkait pengungkapan instrumen kekuasaan yang digunakan pada Pemilu 2024.

Adapun film ini turut menghadirkan tiga ahli hukum tata negara, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Film dokumenter ‘Dirty Vote’ telah rilis dan ditayangkan melalui akun milik PSHK Indonesia yang dapat langsung ditonton pada akun YouTube nya.***