Cawe-cawe Presiden Dinilai Kian Terlihat Publik, Pakar Komunikasi Politik Prediksi Joko Widodo Tidak Akan Bertahan di PDIP

AYOJAKARTA.COM - Indikasi adanya intervensi atau cawe-cawe Presiden Joko Widodo terhadap pemerintahan mendatang mulai terlihat.

Adanya pembahasan mengenai program makan siang dalam sidang kabinet, ditengarai menjadi sinyalemen cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

Dugaan cawe-cawe Presiden Joko Widodo kian mengerucut ketika terdengar kabar perihal dititipkannya sejumlah nama sebagai menteri di kabinet selanjutnya.

Baca Juga: Bukan Jakarta, Kota Ini Jauh Lebih Macet Lho! Inilah 5 Kota Paling Macet di Indonesia Berdasarkan Riset INRIX

Melepas mandat sebagai presiden, Jokowi juga dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar yang kini menjadi koalisinya.

Terkait dengan adanya wacana tersebut, Ahmad Doli Kurnia yang merupakan Waketum DPP Partai Golkar memberi tanggapan.

Menurut Doli Partai Golkar merupakan partai yang bersifat terbuka, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi siapapun untuk bergabung.

Selama calon anggota memiliki kesamaan visi, aspirasi serta keinginan untuk membangun Indonesia, Golkar terbuka bagi siapa saja.

“Jangankan seorang presiden, seorang warga biasa saja kalau kemudian ingin mau bergabung dengan Partai Golkar, kami menerima dengan senang hati,” jelas Doli.

Namun demikian, Doli juga tidak dapat memastikan wacana bergabungnya Jokowi ke Golkar, mengingat namanya masih tercatat sebagai kader PDIP.

Dinobatkan sebagian kalangan menjadi salah satu Bapak Bangsa, Doli berpendapat Jokowi merupakan sosok yang bisa diterima oleh partai manapun.

Baca Juga: Hebat! 5 Daerah di Indonesia Ini Penghasil Buah Kurma, Ternyata Banyak di Pulau Sumatera!

Karenanya keputusan Jokowi untuk bergabung ke salah satu parpol, merupakan hak pribadi sebagai warga negara yang dijamin konstitusi.

Sejalan dengan pernyataan Ahmad Doli, Arya Bima yang merupakan politisi senior PDIP ikut memberikan tanggapan.

Menurut Arya Bima keputusan untuk tetap berada di dalam PDIP atau memilih keluar, merupakan hak pribadi dari Jokowi.

“Pilihan-pilihan politik Pak Joko Widodo merupakan hak penuhnya, partai mempunyai aturan atau AD/ART yang melekat di setiap kader,” jelas Arya.

Perjalanan karir politik Jokowi sejak menjabat Walikota hingga Presiden dilakukan bersama PDIP, menurut Arya hal tersebut merupakan fakta politik yang telah diketahui publik.

“Setelahnya tentu itu hak penuh pilihan pribadi Pak Jokowi,” jelas Aria terkait dengan wacana keluarnya Jokowi dari PDIP untuk berpindah ke Golkar.

Namun demikian Ara Bima tidak menampik bahwa di penghujung masa pemerintahan, hubungan PDIP dengan Jokowi sempat mengalami gesekan.

Baca Juga: Gibran Sebut Pilkada Serentak 2024 Kemungkinan Diadakan Lebih Awal, Tidak Sesuai Putusan MK?

Gesekan tersebut, menurut Arya merupakan salah satu bentuk peran dan fungsi keseimbangan dalam mengawal roda pemerintahan.

Sementara itu, menurut Anang Sujoko yang merupakan Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya menilai Jokowi akan keluar dari PDIP.

“Interpretasi dan persepsi saya, sepertinya tidak mungkin Pak Jokowi berlabuh ke PDIP,” jelasnya. ***