Cawe-Cawe Presiden Makin Menjadi Polemik di Tahun Politik, Pengamat: Ada Domain Privat dan Domain Publik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi

AYOJAKARTA.COM – Kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan aksi Cawe-cawe dalam Pemilu 2024 masih menjadi pembicaraan.

Meski presiden menyebut bahwa aksi Cawe-cawe yang akan dilakukannya untuk kepentingan bangsa , namun tetap menjadi polemik publik.

Sehubungan dengan semakin maraknya pemberitaan Cawe-cawe Presiden, Ade Irfan Pulungan selaku Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden memberi tanggapan.

Baca Juga: Nama Bakal Calon Wakil Presiden untuk Anies Baswedan Sudah Terkuak, Siapa yang Punya Potensi Paling Kuat?

Menurut Ade, pemberitaan mengenai adanya cawe-cawe yang akan dilakukan presiden dalam pemilu 2024 sebaiknya disudahi.

 Sebab kata yang diucapkan presiden dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi masih sangat general sehingga mudah disalah-artikan.

Terlebih jika istilah cawe-cawe tersebut disangkut-pautkan dengan situasi dan perkembangan politik menjelang pemilu seperti saat ini.

“Pasti tafsirannya akan berbagai macam dan semua akan bisa berpendapat apa saja,” jelas Ade Irfan.

Baca Juga: WADUH! 41 Orang Tertipu, Dijanjikan Perkerjaan di Bandung Zoo Diiming- Imingi Gaji Rp 3,8 Juta

Lebih lanjut Ade menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi ketika istilah tersebut terucap dari Presiden Jokowi.

“Pak Jokowi sudah menegaskan, saya akan cawe-cawe kalau itu memang buat kepentingan bangsa dan negara,” ujar Ade.

Selain itu Ade juga menjelaskan bahwa presiden masih bersikap netral dan tidak ada niatan untuk mencederai proses demokrasi yang berjalan.

Dalam keterangannya kepada media, Ade Irfan menilai bahwa dalam situasi menjelang pemilu seperti saat ini ucapan presiden menjadi sangat diperhatikan.

Baca Juga: Video Viral Mario Dandy Lepas Pasang Cable Ties Bikin Gaduh, Kapolda Blak-blakan Soal Tudingan Privilese

Selanjutnya Ade membuat sebuah jika Presiden Jokowi batuk di depan salah satu kandidat capres, bisa diterjemahkan sedang memberi dukungan.

“Semua orang pasti akan mengkait-kaitkan dengan dimensi politik, itu memang sudah lumrah,” jelas Ade.

Ade menambahkan untuk bisa memiliki kesempatan menjadi bangsa yang maju, Indonesia membutuhkan pemimpin dengan kesamaan visi.

Dengan adanya kesamaan visi tersebut, maka bisa dipastikan bahwa langkah-langkah yang sudah ditempuh Jokowi bisa dilanjutkan.

Terkait dengan istilah cawe-cawe, Ahmad Khoirul Umam selaku Pengamat Politik dari Universitas Paramadina juga memberi tanggapan.

Baca Juga: HORE KPM FULL SENYUM, 5 Bansos Ini Akan Kembali Cair Pada Juni 2023, Apa Saja? Simak Yuk

Menurut Khoirul, komitmen yang dilakukan presiden terhadap demokrasi dengan bersiap melakukan cawe-cawe jika dibutuhkan merupakan langkah positif.

Namun demikian, Khoirul menambahkan masih ada ruang abu-abu yang dilupakan oleh Presiden Joko Widodo dari istilah tersebut.

Meskipun menurut konstitusi presiden memiliki hak berpolitik sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 pasal 299, namun pasal 304 perlu diperhatikan.

“Diakui atau tidak, ada ruang abu-abu yang sangat luas, sangat besar, yang kemudian berpotensi mencampur adukkan antara domain private dan domain publik,” jelasnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 Bidang Kesra Fahri Hamzah Berikan Saran untuk Rakyat di Pemilu 2024

Demikian kontroversi cawe-cawe yang dikutip Ayojakarta pada Kamis, 1 Juni 2023 dari kanal Youtube Kompas TV. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Ade Irfan Pulungan
# Pemilu 2019
# safari politik
# cawe cawe
# Pilpres 2024
# Presiden Joko Widodo
# pengamat
# Politik
# Polemik
# Jokowi

News Update

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.