AYOJAKARTA.COM - Pembahasan mengenai KRL di wilayah Jabodetabek kembali menarik perhatian publik.
Kali ini penyesuaian tarif KRL yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) semakin hangat dibicarakan.
Rencana ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk membuat subsidi transportasi umum, khususnya KRL, menjadi lebih tepat sasaran.
Apakah penerapan kebijakan baru ini akan mengubah pengalaman harian pengguna KRL?
Bagaimana pengaruhnya terhadap tarif dan ketersediaan layanan yang selama ini dinikmati oleh jutaan penumpang?
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa skema tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan oleh pemerintah.
“Lagi dibahas, kita upayakan masyarakat tetap mendapatkan yang terbaik,” ujar Budi Karya Sumadi dikutip Ayojakarta.com dari kanal YouTube METRO TV pada Minggu, 1 September 2024.
Meskipun rencana ini belum final, namun ada kemungkinan besar akan diterapkan pada tahun 2025.
Pemerintah berharap, dengan menggunakan NIK sebagai basis penyesuaian tarif, anggaran subsidi untuk KRL bisa lebih tepat sasaran.
Juga layanan transportasi bisa diakses lebih adil oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Meski begitu, kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pihak di media sosial.
“Terlalu ambisi buat kereta cepat (whoosh) yang balik modalnya ga sesuai target, sampe batunya ke masyarakat bawah yang sehari-hari pake krl. Walaupun gw sedikit setuju dengan kenaikan tarif krl, dibandingkan harus pake nik,” tulis akun x @k3lapamuda.
“Lah iya. Ngorbanin tulang punggung transportasi yg terbukti uda jd penggerak ekonomi utama kayak krl demi nutupin ruginya whoosh itu aneh. Knp gak ada yg berani usul cabut subsidi whoosh. Knp krl? Lagian kalo emang mau naik tarif, mending naik aja drpd bikin tarif berdasar NIK,” tulis akun x @loweradowen.
“Gw gapapa KRL naik harga tapi jangan berdasarkan NIK kocak, jangan kek LRT juga yg harganya sudah hampir 20rb tapi gangguan mulu. Tambahin gerbongnya, perbaiki schedule dan jalurnya. Orang2 kita jg ikhlas kali kalo ada perubahan lebih baik, ga asal naikin harga aja,” tulis akun x @ranacuy.
Disisi lain pengamat kebijakan publik, Trubus Rudiansyah, menilai bahwa belum ada urgensi untuk mengimplementasikan penyesuaian tarif berbasis NIK.
Ia berpendapat, kebijakan ini berpotensi memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah yang sangat bergantung pada layanan KRL untuk aktivitas sehari-hari.
“Menurut saya ini kebijakan ini harus dikasih lebih mendalam lagi jangan sampai dampaknya adalah membawa masyarakat berpindah lagi ke moda transportasi pribadi,” ujar Trubus Rudiansyah.
Ketidakpastian mengenai dampak kebijakan ini juga menambah kekhawatiran di kalangan pengguna setia KRL.
Hingga saat ini, kebijakan penyesuaian tarif KRL berbasis NIK masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah.
Meskipun tujuannya adalah untuk menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran, banyak pihak yang mempertanyakan efektivitas dan dampaknya terhadap pengguna KRL.
Pemerintah diharapkan bisa menemukan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak.***
Share this article
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengungkapkan bahwa skema tiket KRL Jabodetabek berbasis NIK dalam tahap pembahasan...