AYOJAKARTA.COM - Muncul kabar PDIP akan masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.
Kabar tersebut pertama kali muncul ketika wacana pertemuan Presiden Terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan bertemu dengan Megawati Soekarnoputri menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Presiden dan Wakil Presiden sendiri akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.
Ditengah-tengah kabar PDIP akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, tiga kader PDIP pun dikabarkan akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
Baca Juga: Cek Saldo Sekarang! BPNT September-Oktober 2024 Akhirnya Cair di KKS BSI dan Mandiri
Lalu, apa yang dipikirkan Megawati Soekarnoputri? Akankah ada rangkul merangkul nantinya?
Menurut Analis Politik, Hendra Satrio ada dua skenario yang ia lihat dalam fenomena ini, yang pertama adalah kemungkinan ada menteri yang diendorse oleh PDIP. Jadi, tidak semua kader masuk ke dalam pemerintahan dan akan masih ada kekuatan diluar koalisi.
“Saya melihatnya ada dua skenario ya. Jadi yang pertama mungkin ada menteri yang diendorse PDI Perjuangan jadi masuknya enggak komplete gitu ya” ucap Hendra Satrio, dikutip Ayojakarta.com dari Youtube tvOneNews, pada Sabtu, 12 Oktober 2024.
“Dan seperti terlihat masih ada kekuatan di luar pemerintahan begitu, ini seperti yang dijalankan oleh Pak Taufik emas waktu. Jadi ketua MPR waktu itu presidennya Pak SBY itu Pak Taufik Kemas bisa itu menyembatani” lanjutnya.
Baca Juga: Auto Lolos! Ini Strategi Mengerjakan Soal TIU Figural di Tes SKD CPNS 2024
Hendra mengatakan skenario yang kedua adalah semua kader masuk ke koalisi Prabowo-Gibran. Hal tersebut dikarenakan adanya keinginan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk merangkul semuanya.
“Yang kedua ya memang masuk semua kan Pak Prabowo pernah mengatakan ya ‘kalau enggak mau dirangkul ya silakan nonton tapi jangan ganggu’ gitu artinya memang dia ingin banget tuh merangkul semua kekuatan untuk menjadi satu mewujudkan Indonesia yang lebih baik bahasanya dia begitu tuh kan” ujarnya.
Namun, jika semua bersatu menjadi satu ini merupakan tantangan yang besar. Karena mengacu pada pilar keempat demokrasi supaya ada check and balance.
“Hanya memang kalau semuanya bersatu di dalam artinya ini pekerjaan besar buat media massa buat wartawan yang katanya pilar keempat demokrasi itu harus kembali menjadi pilar keempat demokrasi. Kemudian akademisi dan aktivis begitu supaya apa, supaya ada check and balance” katanya.
Namun menurut analis politik tersebut, masalah itu bisa teratasi jika MPR, DPR dan DPD bisa menjalani tugas dengan baik.
“Tapi overall check and balance itu enggak perlu kita khawatir bila MPR DPR dan DPD bisa menjalani fungsi itu” tutupnya.***
Share this article
Menurut pengamat politik ada 2 skenario dalam situasi ini, yang pertama adalah kemungkinan ada menteri yang diendorse oleh PDIP.