Siap-Siap! Tenaga Honorer Berpeluang Besar untuk Jadi PPPK, Simak Skema Gaji dan Kategorinya

Ilustrasi. Tenaga Honorer Berpeluang Besar untuk Jadi PPPK?
Ilustrasi. Tenaga Honorer Berpeluang Besar untuk Jadi PPPK?

AYOJAKARTA.COM - Ada kabar baik yang datang bagi tenaga honorer di Indonesia terkait PPPK.

Pemerintah telah berusaha dalam mengangkat tenaga honorer untuk jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam menjadi tenaga honorer yang diangkat jadi PPPK bisa menjalankan tugasnya secara penuh atau paruh waktu.

Dalam proses seleksi PPPK untuk para honorer akan menentukan status sebagai PPPK penuh atau paruh waktu.

Baca Juga: Redmi Note 14 Pro Keren Parah! Hp Rp3 Jutaan yang Punya Chipset Gahar dan Fitur Lebih Lengkap, Apa?

Tenaga honorer yang mendapatkan peringkat tinggi akan mendapatkan status PPPK penuh waktu.

Sementara itu bagi yang belum berhasil mendapatkan peringkat tertinggi akan diberikan PPPK paruh waktu.

Meskipun diangkat paruh waktu, tenaga honorer masih punya kesempatan untuk diangkat jadi PPPK penuh waktu jika memenuhi syarat.

Kategori Tenaga Honorer yang Bisa Jadi PPPK Paruh Waktu

Ada tiga kategori lain bagi tenaga honorer yang akan diangkat jadi PPPK paruh waktu selain yang belum capai peringkat tertinggi. 

Baca Juga: Battle Realme 12 Pro Plus 5G vs Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Siapa Pemenang Performa Gaming?

Berikut ulasannya dikutip dari kanal YouTube ASCK Channel, Sabtu (9/11/2024): 

1. Tenaga honorer di daerah dengan anggaran yang cukup

Tenaga honorer di daerah dengan anggaran mencukupi akan berpeluang diangkat jadi PPPK paruh waktu sesuai dengan anggaran daerah.

2. Tenaga honorer yang tidak memenuhi formasi

Tenaga honorer yang tidak sesuai formasi yang tersedia juga bisa untuk diangkat jadi PPPK paruh waktu.

Ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan untuk tenaga honorer untuk tetap mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil.

3. Tenaga honorer yang gagal dalam tes PPPK

Tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK bisa mendapatkan status PPPK paruh waktu karena upaya dari pemerintah.

Hal itu memungkinkan bagi yang belum lolos seleksi tetap akan dapat manfaat dari PPPK.

Baca Juga: Segera Cair! Update Terbaru Bantuan PKH-BPNT November-Desember 2024, Status SIKS-NG Sudah Muncul Keterangan Ini

Skema Gaji PPPK Paruh Waktu

Skema gaji PPPK paruh waktu ataupun penuh waktu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022.

Tenaga honorer yang telah diangkat jadi PPPK di instansi pemerintah akan mendapatkan gaji sebesar Rp2 juta hingga Rp6 jutaan per bulan.

Nominal gaji ini tentu akan tetap disesuaikan dengan anggaran masing-masing daerah.

Harapan Bagi Masa Depan Honorer

Proses tenaga honorer jadi PPPK diharapkan dapat memberikan kepastian karir buat tenaga honorer di semua daerah.

Kategori khusus untuk PPPK paruh waktu ini tentu diharapkan banyak tenaga honorer yang dapat menikmati haknya yang lebih baik.

Semoga Langkah awal ini jadi titik awal perubahan untuk tenaga honorer yang jadi PPPK semakin bermanfaat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PPPK
# tenaga honorer
# gaji

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.