Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Sarat Muatan Politik? Pengamat Ungkap 2 Hal Esensial Ini

AYOJAKARTA.COM – Menyikapi penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus tipikor, Politisi PDIP Kapitra Ampera mendesak agar KPK tidak bersikap diskriminatif.

Kejahatan yang disangkakan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menurut Kapitra belum sepenuhnya teruji sehingga memerlukan pendalaman.

Terlebih karena penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, merupakan persoalan hukum yang sudah terbilang usang.

Karenanya, Kapitra mempertanyakan perihal ada atau tidaknya penerapan prinsip keadilan yang dilakukan KPK terkait penetapan terhadap Sekjen PDIP.

“Ada pertanyaan besar bukan hanya oleh PDIP tetapi seluruh masyarakat, kenapa baru sekarang ini ada penetapan sebagai tersangka,” ungkap Kapitra.

Selain mempertanyakan prinsip keadilan, Kapitra juga menyoroti perihal independensi KPK sebagai lembaga anti rasuah.

Institusi KPK, menurut Kapitra harus bersih dan steril dari berbagai jenis intervensi baik secara hukum maupun karena permasalahan politik.

Baca Juga: Duel Produk Apple, Pilih Mana Antara iPhone 15 Pro Max atau iPhone 14 Pro Max

Sebagaimana menjadi tujuan dasar lahirnya KPK yang diprakarsai Megawati Soekarnoputri, independensi harus benar-benar bisa dipastikan.

“Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada intervensi dari pemerintah, saya berharap KPK independen dalam segala tindakan penegakan hukum,” tegasnya.

Sehubungan dengan adanya anggapan yang menyebut penetapan tersangka Sekjen PDIP bermuatan politis, Furqan AMC selaku Ketua DPP PSI memberi tanggapan.

Menurut Furqan, anggapan yang menyebut bahwa KPK mengalami intervensi dalam penetapan Hasto merupakan suatu hal yang berlebihan.

Penetapan Hasto dalam kasus yang dianggap sebagian kalangan sudah usang, menurut Furqan justru menunjukkan adanya kemandirian dari KPK.

“Ini justru menunjukkan bahwa keputusan KPK tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi, dengan pemerintahan,” ungkap Furqan.

Koalisi Indonesia Maju dan Koalisi Perubahan yang kini bersatu di Kabinet Merah-Putih, menurut Furqan tidak punya cukup waktu untuk mengurusi persoalan Sekjen PDIP.

Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, menurut Furqan sedang fokus dengan berbagai persoalan nasional dan regional hingga internasional.

Sehingga berbagai narasi yang menyebut penetapan tersangka terhadap Hasto sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap KPK, tidaklah berdasar dan berlebihan.

“Jadi terlalu kecil kalau Pak Prabowo ngurusi kasusnya Mas Hasto, saya kira itu terlalu dilebih-lebihkan, hemat saya Mas Hasto hadapi saja kasusnya dengan gagah,” imbuhnya.

Menurut Pengamat Politik Agung Baskoro, dalam kasus Sekjen PDIP dengan KPK terdapat dua nalar yang berkembang.

Baca Juga: Rincian Biaya Proposal Ormas di Bekasi Selatan untuk Acara Malam Nataru Menuai Sorotan, Warganet Kompak Merujak!

Selain nalar hukum yang harus dibuktikan secara transparan oleh penyidik KPK, penetapan Hasto juga beririsan dengan nalar politik.

Akibat masih biasnya informasi dari KPK serta KPK, hal tersebut berdampak pada lahirnya narasi kriminalisasi atau politisasi.