Tips Pengisian Berkas Pendaftaran KJP Plus Tahap 1 2025, Siapkan 5 Dokumen Ini!

AYOJAKARTA.COM - Program Kartu Jakarta Pintar atau KJP Plus merupakan bantuan pendidikan yang disalurkan oleh Pemprov Jakarta.

Para calon pendaftar sebaiknya sebelum mendaftar KJP Plus di tahun 2025 mengetahui beberapa dokumen yang harus dipersiapkan.

Pengisian berkas atau dokumen yang dilakukan salah, maka resiko gagal menerima bantuan KJP Plus akan terjadi.

Dikutip dari kanal YouTube Adi Muryadi, Program Kartu Jakarta Pintar ( KJP) Plus Tahap 1 tahun 2025 kembali dibuka ini semata-mata untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu di DKI Jakarta.

Pemprov Jakarta membuka pendaftaran hingga 15 Januari 2025 kemarin.

Pemohon harus tahu, jika ingin lolos sebagai penerima KJP Plus, wajib terlebih dahulu periksa kelayakan Anda sebelum mendaftar.

Baca Juga: Detail Lengkap 4 Jabatan di Sektor Operasional P3K Paruh Waktu 2025 dengan Sistem Kerja Fleksibel Gaji Kompetitif

Yang mana Anda harus terdaftar dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) dengan status “Masuk Penetapan”.

Siswa dan orang tua atau wali untuk memeriksa bantuan ini bisa melalui laman http://siladu.jakarta.go.id .

Nantinya Anda bisa memeriksa status yang diterima, misalnya jika status menunjukkan “Tidak Masuk Penetapan”, maka pendaftaran tidak dapat dilanjutkan.

Selanjutnya jika status menunjukkan "Masuk Penetapan”, maka pendaftaran dapat dilanjutkan.

Siswa juga harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Umumkan 7 Jabatan P3K Paruh Waktu 2025 dengan Gaji Setara UMR Plus Tunjangan

Karena ini merupakan tips pengisian berkas pendaftaran KJP Plus Tahap 1 2025 agar lolos.

Siapkan 5 dokumen ini untuk pendaftaran KJP Plus Tahap 1 2025, apa saja? Berikut ulasannya:

1. Formulir pendaftaran dari pihak sekolah.

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua.

3. Surat pernyataan ketaatan penggunaan bantuan.

4. Print out bukti pengecekan di SILADU/DTKS atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika diminta.

5. Surat permohonan kepada Gubernur yang biasanya disediakan oleh pihak sekolah.