Menteri ESDM Bahlil Buka Suara Terkait Isu Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana Pengangkut Nikel di Raja Ampat

AYOJAKARTA.COM – Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons isu kapal pengangkut nikel yang dikaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo (JKW) dan Ibu Negara Dewi Iriana dalam polemik tambang nikel di Raja Ampat.

Diketahui sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredar video yang menunjukan kapal pengangkut nikel bertuliskan JKW dan Iriana di tengah polemik eksploitasi wisata Raja Ampat.

Video ini memicu spekulasi dan perhatian luas terkait keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam aktivitas tambang nikel yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan pariwisata di kawasan tersebut.

Baca Juga: Kronologi Kebakaran Hebat di Terminal Bus Transjakarta Rawa Buaya Cengkareng, Dipicu dari Alat Las?

Namun, Menteri ESDM membantah adanya keterlibatan langsung kapal tersebut dengan mantan Presiden dan Ibu Negara RI ke-7 tersebut.

Bahlil menegaskan bahwa kapal tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Dewi Iriana

“nggak ada itu,” tegas Menteri ESDM Bahlil yang dikutip dari Kompas TV pada Rabu 11 Juni 2025.

Lanjutnya, ia menjelaskan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang dicabut pemerintah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Diketahui, keempat IUP tersebut keluar pada tahun 2004 dan 2006, saat peraturan perizinan masih berada di bawah kewenangan pemerintah daerah seperti bupati dan gubernur, bukan pemerintah pusat.

Baca Juga: SPMB Jabar 2025 Sudah Dibuka: Catat Ini Persyaratan Dokumen untuk Jalur Afirmasi Jenjang SMA/SMK dan SLB

Menteri ESDM tersebut juga menekankan bahwa pemerintah fokus pada pengawasan ketat terhadap aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, terutama setelah mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang dianggap melanggar aturan lingkungan.

Menurut Bahlil bahwa satu-satunya perusahaan tambang yang tetap diizinkan beroperasi yaitu PT Gag Nikel, yang telah memenuhi standar pengelolaan lingkungan sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengawasan pemerintah berjalan ketat.

Langkah pencabutan izin ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian kawasan konservasi Raja Ampat dan memastikan aktivitas pertambangan tidak merusak ekosistem laut yang bernilai strategis global. ***