AYOJAKARTA.COM - Kondisi kebanyakan masyarakat Indonesia yang mengalami banyak tekanan namun kontras dengan anggota DPR, mulai menyulut sisi kedaulatan.
Memperoleh banyak keleluasaan, masyarakat menganggap kinerja DPR tidak lagi selaras dengan janji-janji perubahan yang disampaikan saat menjelang pemilihan.
Retribusi pajak, minimnya lapangan pekerjaan, penanganan korupsi, hingga kondisi negara yang mengalami stagnasi, dianggap masyarakat sebagai bukti gagalnya fungsi DPR.
Kenaikan sejumlah komponen tunjangan bagi anggota DPR yang dilakukan dalam kondisi masyarakat penuh tekanan, dianggap bukti minimnya rasa simpatik para anggota legislatif.
Karena sejumlah alasan tersebut, sejumlah kalangan berencana akan menggelar aksi unjuk rasa akbar yang diperkirakan berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025 mendatang.
Meski belum dapat dipastikan, wacana untuk menggelar aksi demonstrasi akbar pada tanggal 25 Agustus 2025 hingga hari ini semakin trending di berbagai platform media sosial.
Selain mendesak untuk dilakukan perubahan, aksi unjuk rasa akbar pada 25 Agustus 2025 juga oleh sebagian kalangan disebut sebagai Reformasi Jilid Dua.
Baca Juga: Sinopsis Boss, Jung Kyung Ho Jadi Pewaris Geng dalam Film Korea Terbaru
Sejak bergulir pertama kali pada tahun 1998, masyarakat menilai kondisi bangsa Indonesia hari ini justru dianggap semakin gelap.
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai salah satu lembaga tinggi negara, dinilai oleh sebagian masyarakat sudah menghianati amanah reformasi sehingga perlu diluruskan kembali.
Salah satu upaya kolektif yang dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia adalah dengan menghadiri acara demonstrasi akbar pada 25 Agustus 2025 mendatang.
Wacana menggelar aksi demonstrasi akbar juga melahirkan tagar 25 Agustus Rakyat Bersatu dan 25 Agustus Pembubaran DPR di berbagai lini masa media.
Terkait dengan semakin gencarnya tagar 25 Agustus, Annisa Mahesa yang merupakan salah satu politisi Partai Gerindra mengaku siap untuk membuka ruang diskusi.
Anis juga menambahkan, aksi demonstrasi merupakan salah satu hak bagi setiap warga dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga DPR siap menampungnya tanpa rasa takut.
“Demo untuk mengkritik kebijakan itu nggak apa-apa, selama kebijakannya itu buruk, tapi kalau di demo kita nggak takut,” jelasnya dikutip Ayojakarta dari IG @kotaindonesia242.
Melalui sejumlah unggahan, warganet juga menyampaikan beberapa aspirasi serta strategi untuk membubarkan DPR.
Selain mengambil bagian pada aksi demonstrasi akar pada 25 Agustus 2025 mendatang, cara untuk membubarkan DPR adalah dengan membuat petisi.
Melalui petisi tersebut, People Power mendesak agar Presiden dapat membubarkan DPR sehingga beban rakyat yang mencuat sebagai akibat regulasi bisa tertangani. ***
Share this article
Masyarakat kecewa DPR dinilai gagal jalankan amanah reformasi. Wacana demo akbar 25 Agustus 2025 trending.