Komisi Kode Etik Polri Putuskan Tetap Pertahankan Richard Eliezer, Benarkah Hanya untuk Puaskan Publik?

AYOJAKARTA.COM - Keputusan sidang kode etik Polri dengan tetap mempertahankan terpidana Richard Eliezer sebagai anggota polisi menjadi sorotan publik.

Tak terkecuali bagi pihak keluarga Brigadir J yang mengaku kecewa atas putusan tetap dipertahankannya Richard Eliezer di Institusi Polri.

Diketahui bahwa dalam sidang kode etik, terpidana Richard Eliezer terbukti melanggar sejumlah aturan tentang etika profesi.

Ia terbukti bersalah karena melakukan pelanggaran profesi yaitu melakukan penembakan hingga menghilangkan nyawa Brigadir Yosua.

Namun, pada akhirnya Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutuskan untuk tetap mempertahankan terpidana Richard Eliezer sebagai anggota Polri.

Baca Juga: Kejujuran Richard Eliezer bagaikan Durian Runtuh, Kompolnas Mengapresiasi Hasil Sidang Etik Polri

Meski demikian, terpidana Richard Eliezer tetap diberi sanksi etik untuk meminta maaf secara tertulis dan harus menjalani sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun.

Selama menjalani demosi, terpidana Richard Eliezer akan ditempatkan sebagai staf di Yanma Polri.

Terkait dengan hal tersebut, Pengamat Kepolisian Isess, Bambang Rukminto turut memberikan komentar.

Bambang Rukminto menilai bahwa keputusan sidang kode etik Richard Eliezer dilakukan hanya untuk sekadar memuaskan publik.

“Lebih pada memilih keputusan yang populer dan disenangi publik,” ungkap Bambang Rukminto dikutip Ayojakarta.com dari YouTube Kompas.com pada Kamis (23/2/2023). 

Baca Juga: Warganet Bandingkan Kronologi Penganiayaan Pemilik Rubicon dengan Kasus Ferdy Sambo, Ternyata Ada Kemiripan!

Bambang Rukminto menyebutkan bahwa seharusnya adanya kasus ini dapat dijadikan pembelajaran bagi Polri untuk segera membenahi sistem dan budaya internal yang ada di dalamnya.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan sesegera mungkin, bisa mulai dilakukan bersamaan dengan berjalannya kasus ini.

Bambang Rukminto khawatir apabila setelah sidang etik, Polri tidak segera membenahi atau melakukan reformasi internal.

“Keputusan pada Eliezer itu bukan hasil perubahan sistem, tapi lebih pada mengakomodasi desakan publik, alih-alih upaya membangun sistem dan kultur yang lebih baik, lebih professional,” tutur Bambang Rukminto.

Ia berharap agar Institusi Polri bisa segera membenahi sistem dan budaya internal yang ada di dalamnya, agar ke depannya bisa membangun sistem dan kultur yang lebih baik dan profesional.***