Perseteruan AHY dan Moeldoko Makin Panas, Lantaran Bukti PK nya Tidak Baru

AYOJAKARTA. COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ambisi Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko untuk menguasai Partai Demokrat belum berakhir setelah kalah di PTUN hingga kasasi.

Hal tersebut dikarenakan Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) setelah demokrat mengusung Anies Baswedan jadi calon presiden di Pemilu 2024.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu merasa heran dengan tindakan Moeldoko yang tidak pernah menyerah merebut Partai Demokrat dengan membawa bukti yang sudah pernah dihadirkan di persidangan sebelumnya. 

Baca Juga: Hati-hati! Berpuasa Tapi hilang Pahalanya, Siapakah Dia? Ini Penjelasan Buya Yahya

Kemudian AHY menyebutkan banyak purnawirawan TNI yang malu atas tindakan Moeldoko yang ingin mengambil ahli kepemimpinannya. 

"Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Moeldoko merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar," kata AHY menirukan ucapan seniornya.

Kuasa hukum partai demokrat juga mengatakan bahwa bukti yang diberikan oleh KSP Moeldoko tersebut sudah pernah ada sebelumnya. 

"Jadi dua Novum yang secara nyata, konkret dengan nomor bukti yang sudah diajukan dan diajukan kembali yang dianggap sebagai Novum itu jelas bukan Novum," kata kuasa hukum partai demokrat, Hamdan Zoelva yang dikutip dari Metro TV, Rabu (5/4).

Baca Juga: Ayah Shane Lukas Ternyata Pernah Hubungi Rafael Alun Namun Tak Digubris, Sebut Angkuh dan Sombong

Diketahui, setelah pengajuan PK ini muncul ke publik, KSP Moeldoko mendadak bungkam terkait perseteruannya bersama AHY. 

Kudeta Partai Demokrat ini bermula ketika acara kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara pada tahun 2021 Maret lalu. Dimana dalam forum tersebut Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum untuk periode 2021-2025.

Disisi lain AHY tetap waspada dengan keadaan hukum yang ada di Indonesia, ketika Moeldoko mengajukan PK. Sebagai ada banyak praktisi hukum yang mengatakan bahwa PK ini bisa jadi ruang gelap demokrasi yang disebabkan kepentingan pihak lainnya. ***