Mahfud MD Beberkan 7 Poin Penting Transaksi Janggal Rp 349 T Kemenkeu, Apa Saja?

Mahfud MD Beberkan 7 Poin Penting Transaksi Janggal Rp 349 T Kemenkeu
Mahfud MD Beberkan 7 Poin Penting Transaksi Janggal Rp 349 T Kemenkeu

AYOJAKARTA.COM---Komisi III DPR kembali menggelar rapat dengan pendapat untuk membahas transaksi janggal senilai Rp 349 T di Kemenkeu dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan PPATK.

Dalam rapat tersebut Mahfud MD menjabarkan 7 poin penting yang didapat dari rapat Komite TPPU sebelumnya.

Dilansir AyoJakarta.com dari kanal YouTube TVR PARLEMEN (12/4/2023), inilah 7 poin penting yang disampaikan oleh Mahfud MD pada kasus Rp 349 T :

Baca Juga: Ramai Digadang-gadang Jadi Cawapres Anies Baswedan, Mahfud MD Berikan Respon Tak Terduga: Itu Bunga-bunga...

1. Data Komite TPPU dan Kementerian Keuangan sama

Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mempertanyakan mengenai perbedaan data yang disampaikan mengenai transaksi janggal Rp 349 T.

Namun Mahfud MD menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar, data yang dihadirkan oleh Komite TPPU dan Kemenkeu adalah sama karena bersumber pada data yang sama yaitu LHA/LHP dari PPATK.

“Antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama,” kata Mahfud MD.

2. Rincian jumlah Rp 349 T

Transaksi janggal dengan total Rp 349 T terdiri dari 200 LHA/LHP yang dikirim ke Kemenkeu dengan nilai Rp 275.604.162.104.780 dan 99 LHA – LHP yang dikirimkan ke Aparat Penegak Hukum.

Baca Juga: GEGER! Data Sri Mulyani dan Mahfud MD Soal Transaksi Rp 349 T Cocok! Ada 193 Pegawai Kemenkeu Dapatkan...

3.Pergerakan Kemenkeu

Sebagian besar LHA/LHP tersebut di atas sudah diselesaikan oleh Kemenkeu dengan memberikan sanksi administratif kepada ASN yang melanggar kedisiplinan.

4.Tindak Lanjut

Berdasarkan kepada UU nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU maka Kemenkeu akan terus menindaklanjuti dugaan terjadinya TPA dan TPPU.

5.Langkah hukum

Komite TPPU telah mengambil langkah hukum kepada dugaan TPA yang terjadi pada LHP dengan nilai lebih dari Rp 189 T dan telah menghasilkan putusan pengadilan serta peninjauan kembali.

Baca Juga: MAKI Akan Laporkan PPATK ke Bareskrim Polri Pasca Menguak Transaksi Janggal Rp 349 T, Mahfud MD: Bagus!

6. Pembentukan Tim Gabungan/ Satgas

Mahfud MD menyampaikan bahwa demi menelusuri kasus dari awal maka akan dibentuk Tim Gabungan/Satgas dengan bantuan dari PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Bareskrim Polri, Pidsus Kejagung, OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam.

7. Komite TPPU dan Tim Gabungan/Satgas akan bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# transaksi janggal Rp 349 triliun Kemenkeu
# satgas
# PPATK
# Mahfud MD
# TPPU

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.