AYOJAKARTA.COM - Ungkapan mengejutkan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang mengakui adanya kecurangan dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.
Tentunya ungkapan ini menimbulkan sorotan publik, lantaran menurut pengakuan Mahfud MD kecurangan itu sudah berjalan selama 5 kali Pemilu di Indonesia.
Bahkan Mahfud MD menjelaskan kecurangan sekarang dilakukan oleh peserta pemilu, hingga menyebut itu juga akan terjadi di Pemilu 2024 nanti.
Baca Juga: Buntut Kasus KDRT Viral di Depok, Mahfud MD Beri Sinyal, Kapolda Metro Jaya Turun Tangan?
"Kalau dulu zaman orba tak bisa dibantah, curang, itu yang curang pemrintah terhadap rakyat, apakah Pemliu 2024 ada kecurangan? Sudah pasti ada," ungkap Mahfud MD dikutip Ayojakarta.com melalui kanal YouTube METRO TV.
"Karena sudah 5 kali pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, curang terus, tetapi beda yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah," lanjutnya.
Menanggapi hal itu Gaundensius Suhardi selaku anggota Dewan Redaksi Media Grup mengatakan bahwa ungkapan Mahfud MD itu berdasarkan data yang akurat.
"Benar adanya dengan pemahaman bahwa Mahfud itu ada di posisi strategis, Menkopolhukam, tentu dia mendapatkan data-data yang sangat akurat oleh bawahannya, kalau tidak akurat data yang disebutkan, berbahaya," ungkap Gaundensius Suhardi.
Baca Juga: Ungkap Sejarah dengan Anies Baswedan, Mahfud MD: Saya Kenal Dia Sejak Kecil, Ikut Saya!
Kemudian Gaundensius Suhardi kecurangan yang terjadi hanya terjadi atas keterlibatan pemerintah, Mahfud MD baiknya mengkampanyekan agar pemerintah tidak terlalu campur tangan dalam Pemilu 2024.
"Kecurangan yang signtimatis, terstruktur dan masif berdasarkan kalau kita membaca hasil putusan Mahkamah Konstitusi di dalam Pilkada misalnya itu hanya bisa dilakukan kalau ada keterlibatan aparat pemerintah," ujar Gaundensius Suhardi.
"Untuk itu eloknya Mahfud MD itu mulai mengkampanyekan agar aparat pemerintah tidak cawei-cawei didalam Pemilu 2024, sehingga tidak terjadi kemungkinan adanya kecurangan itu," lanjutnya.
Agar tidak terjadi kecurangan berulang, Gaundensius Suhardi menyebutkan tugas utama Mahfud MD selaku eksekutif adalah bereksekusi, jangan hanya berbicara layaknya parlementer.
"Bagaimana supaya tidak berulang tugas pertama Mahfud adalah memberhentikan itu, karena dia eksekutif, eksekutif itu karakternya eksekusi, kalau parlementerkan bicara," tegas Gaundensius Suhardi.
"Jadi jangan sampai Pak Mahfud itu masih merasa menjadi anggota DPR yang berbicara terus menerus, tetapi yang diharapkan dari seorang eksekutif itu mengeksekusi supaya tidak terjadi kecurangan," sambungnya.
Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan pada Pemilu 2024 menurut Gaundensius Suhardi.
"Pertama tegaklah internal pemerintahannya, biarkan pilpres itu urusannya partai politik, untuk pemilu legislatif biarkan partai politik itu memilih calon-calon anggota DPR, demikian juga di DPRD," jelas Gaundensius Suhardi.
Baca Juga: Ungkap Sejarah dengan Anies Baswedan, Mahfud MD: Saya Kenal Dia Sejak Kecil, Ikut Saya!
"Dan di ujungnya nanti biarkan di masyarakat dengan bebas menggunakan hak pilihnya di dalam bilik suara, jangan lagi yang mau masuk bilik suara diintimidasi untuk memilih calon tertentu, itu yang harus dicegah," imbuhnya.
Gaundensius Suhardi mengatakan selain melakukan pencegahan, pemerintah juga perlu menyakinkan bahwa segala yang dilakukannya adalah demi berjalanya Pemilu yang adil.
"Bukan hanya dicegah, supaya bisa dibangun trans bahwa Pemilu itu tidak ada kecurangan, pemerintah harus menyakinkan dan harus diyakinkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan pemerintah sekarang berujung pada Pemilu berjalan dengan fair," ucap Gaundensius Suhardi.***
Share this article
Ungkapan mengejutkan dari Menkopolhukam Mahfud MD yang mengakui adanya kecurangan dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.