AYOJAKARTA.COM -- Meski pentingnya pendidikan, partisipasi perempuan di Indonesia masih terkendala oleh banyak faktor.
Berbagai pandangan teologis, sosiologi, psikologis, budaya dan ekonomi menjadi hambatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
Banyak kalangan yang mulai mempertanyakan alasan di balik fenomena ini, mengingat pendidikan bagi para perempuan sangat penting untuk membangun generasi yang berkualitas.
Salah satu faktor utamanya adalah pandangan teologis yang menempatkan perempuan sebagai bagian dari laki-laki.
Dalam pandangan ini, perempuan dianggap sebagai tulang rusuk laki-laki yang menciptakan relasi tidak seimbang.
Laki-laki dipandang sebagai sosok yang superior, sementara para perempuan ditempatkan sebagai sosok yang lebih rendah.
Pemikiran ini turut mendorong pemahaman bahwa pendidikan yang tinggi menjadi menjadi prioritas bagi perempuan.
Baca Juga: Wah! Menurut Data BPS Penghuni Kamar Hotel Berbintang dan Non Bintang Alami Kenaikan, Pertanda Baik?
Dari sudut pandang sosiologis, perempuan sering kali ditempatkan di ranah domestik.
Budaya yang berkembang masih menempatkan perempuan di dalam rumah dan mengurus hal-hal domestik, bukan ranah publik.
Banyak yang percaya bahwa para perempuan ini tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi, cukup sampai bisa membaca dan menulis.
Ini menyebabkan banyak perempuan tidak didorong untuk melanjutkan pendidikan terutama di wilayah pedesaan yang masih terikat pada pandangan tradisional.
Faktor psikologis juga berperan penting. Di beberapa budaya, terutama pada tradisi Jawa, terdapat anggapan bahwa perempuan harus cepat menikah agar terhindar dari aib menjadi perawan tua.
Pernikahan muda lebih diutamakan dibandingkan pendidikan tinggi karena orang tua khawatir jika anak perempuan tidak segera menikah.
Pemahaman tersebut kerap kali membuat perempuan lebih memilih menikah muda daripada meneruskan pendidikan.
Selain itu, ada pandangan budaya yang menganggap perempuan sebagai sosok yang hanya melengkapi laki-laki.
Pendidikan tinggi dianggap kurang perlu untuk perempuan karena dinilai cukup hanya berperan sebagai pendukung keluarga.
Budaya tersebut memperkuat stereotip bahwa perempuan tidak perlu mengembangkan diri di luar peran domestic.
Aspek ekonomi menjadi faktor penentu. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi seringkali menghadapi pilihan yang sulit ketika membiayai pendidikan anak.
Anak laki-laki biasanya lebih diprioritaskan untuk melanjutkan pendidikan, sementara anak perempuan diarahkan untuk segera menikah agar terbebas dari beban ekonomi keluarga.
Data dari Susenas pada maret 2023 menunjukkan bahwa 8,51% kepala rumah tangga perempuan tidak memiliki ijazah SD, jauh lebih tinggi dari kepala rumah tinggi dari kepala rumah tangga laki-laki yang hanya 3,31%.
Di antara kepala rumah tangga perempuan, mayoritas hanya memiliki ijazah Pendidikan dasar seperti SD dan SMP.
Sebanyak 23,37% kepala rumah tangga perempuan memiliki ijazah SD, sementra itu ada 20.06% hanya tamat SMP.
Dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ketertinggalan perempuan lebih terlihat.
Hanya 34,21% kepala rumah tangga perempuan yang memiliki ijazah SMA, lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki yang mencapai 51,64%.
Untuk Pendidikan diatas SMA, angka perempuan bahkan lebih rendah, hanya 13,85% dibandingkan laki-laki yang mencapai hingga 18,62%.
Penting untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi perempuan agar mereka lebih terdorong untuk melanjutkan pendidikan.
Keluarga juga perlu memberikan dukungan agar anak perempuan setara dalam dunia pendidikan.
Baca Juga: Daftar Jumlah Tempat Ibadah Menurut Wilayah yang Ada di DKI Jakarta Berdasarkan Data BPS Terbaru
Dengan pendidikan tinggi, perempuan diharapkan bisa menjadi pendidik pertama bagi anak-anak mereka, sehingga menciptakan generasi berkualitas.
Di era modern seperti ini, pendidikan perempuan juga diharapkan menumbuhkan kesadaran yang lebih luas tentang manfaatnya, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk masyarakat.
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpendidikan tinggi bukan hanya soal hak, melainkan juga investasi bagi masa depan bangsa.
Pemerintah, masyarakat dan keluarga perlu bekerjasama mendorong perubahan, mengatasi hambatan yang menghalangi para perempuan dalam mendapatkan akses Pendidikan yang setara.***
Share this article
Meski pentingnya pendidikan, partisipasi perempuan di Indonesia masih terkendala oleh banyak faktor.