AYOJAKARTA.COM - FIFA hanya menjatuhi sanksi yang relatif ringan yang bersifat administrasi pembatasan dana subsidi FIFA Forward seiring pencabutan mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
Sejumlah pengamat sepak bola menilai hukuman ini layak disyukuri. Harapannya seluruh elemen di Indonesia lebih mawas diri ke depannya.
Presiden FIFA, Gianni Infantino dalam rilis resmi organisasi pada Kamis (6/3) malam memutuskan untuk sementara merekomendasikan pembatasan penggunaan dana FIFA Forward. Mereka menegaskan akan mendukung PSSI dalam proses transformasi penting ini dan akan memberikan bantuan jika diperlukan.
Baca Juga: Waduh! Dampak Tolak Kehadiran Israel di Piala Dunia U20, Elektabilitas Ganjar Pranowo Terjun Bebas
“Dalam konteks sanksi, FIFA tetap tegas menjaga kedaulatan mereka ke anggotanya. Pembatasan pengucuran dana FIFA Forward layak disyukuri. Ini hasil kerja lobi PSSI yang tidak mudah. Akan tetapi kita jangan juga lantas kita jumawa. Indonesia harus rendah hati mengakui punya kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan serupa. Walau dihukum ringan, posisi kita salah,” tutur Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan resminya Kamis (6/3) malam.
Pandangan sama juga disampaikan komentator sepak bola senior, M. Kusnaeni. Menurutnya sanksi ringan ini merupakan kabar gembira buat sepak bola Indonesia.
“Bisa dibilang FIFA memahami masalah Indonesia dalam konteks sebagai tuan rumah Piala Dunia U-2.
Mereka menganggap Indonesia sebagai negara penting di dunia sepak bola, sehingga tidak gegabah dalam memutuskan hukuman. Yang terjadi di dalam kasus Piala Dunia U-20, Indonesia tidak menolak menjadi tuan rumah, Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan hal tersebut.
Hanya saja FIFA melihat Indonesia belum siap setelah melihat berbagai macam gejolak domestik," tegasnya.
Paska Sanksi Ringan FIFA. Pengamat Dukung Teruskan Transformasi Sepak Bola Indonesia
JAKARTA:
FIFA menjatuhkan sanksi yang relatif ringan dan bersifat administrasi berupa pembatasan dana subsidi FIFA Forward seiring pencabutan mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Meski demikian, para pengamat sepakbola menilai pemerintah harus terus menjadi bagian dan berjalan beriringan dalam melakukan transformasi sepak bola nasional.
“Jangan biarkan PSSI sendirian. Transformasi sepak bola Indonesia adalah komitmen bersama yang harus dilaksanakan. Indonesia negara besar di dunia sepak bola internasional. Kita belum bisa berprestasi, namun FIFA melihat potensi yang dimiliki Indonesia. Kita punya massa sepak bola fanatis yang berlimpah, mungkin yang terbaik di Asia. Sepak bola Eropa adalah masa kini, sementara masa depan ada di Asia dan Afrika. FIFA mencermati hal ini, jangan kecewakan mereka,” ungkap pengamat sepakbola, M, Kusnaeni di Jakarta, Kamis (6/4) malam.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Buka Suara Soal Piala Dunia U20, Tegas Tolak Israel Karena Ini
Transformasi sepak bola Indonesia harus dijalankan dengan serius, mengingat FIFA akan melakukan pengawasan. Perbaikan harus dilakukan di berbagai lini. Tidak hanya mencakup infratruktur atau tata kelola kompetisi domestik tapi juga pembinaan usia dini yang selama ini tak terurus dengan baik. “PSSI harus bekerja keras dan mendapat dukungan penuh,” kata pengamat sepak bola lainnya, Kesit Budi Handoyo.
Ia secara tegas menyebut kegagalan Indonesia murni kesalahan pemerintah. “Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan masalah berefek buruk ke PSSI. Beruntung kita masih selamat. “Harus ada perubahan besar-besaran ke depannya,” katanya.
Hal krusial yang penting dilakukan ke depannya memperjelas legal standing berkaitan dunia sepak bola Tanah Air dan cabang olahraga lainnya. “PSSI harus duduk satu meja dengan organisasi olahraga lainnya untuk membahas hal ini bareng pemerintah. Kita mau di posisi apa, bersaing secara regional atau puas dengan kondisi saat ini.
Maksudnya, kalau kita mau menggelar hajatan besar olahraga internasional, posisi politiknya harus tegas. Jangan lagi kejadian seperti Piala Dunia U-20. Kasihan PSSI, sudah capek-capek bidding dan akhirnya berhasil, namun akhirnya gagal jadi tuan rumah karena penolakan berbagai elemen terhadap Israel. Mereka harus dibentengi menghadapi kasus-kasus ini ke depannya,” ujar Kusnaini.
“Jangan main-main lagi ke depan, pemerintah harus bisa meredam gejolak, memisahkan politik dan sepak bola. Jangan sampai terjadi lagi PDIP alias Piala Dunia Isinya Politik. Apa yang terjadi kemarin, berkaitan dengan Piala Dunia U-20 memalukan. Beruntung lewat lobi-lobi yang ciamik, akhirnya FIFA tidak menghukum Indonesia dengan berat, cuma ke depan kejadian lagi sulit buat kita berkelit. Pemerintah harus berkomitmen terhadap sepak bola, tidak dimasuki intervensi politik,” timpal Akmal Marhali.
Seiring Indonesia yang terbebas dari sanksi ban, para pengamat berharap PSSI bisa dapat kesempatan menghelat Piala Dunia U-17. FIFA baru saja membatalkan pelaksanaan event tersebut di Peru, karena ketidaksiapan pemerintah mereka.
Baca Juga: Gagal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U20, Ini Tanggapan Ketua DPR RI Puan Maharani: Jadikan Pengalaman!
“Piala Dunia U-17 momentum bagus buat Indonesia. PSSI dan pemerintah bisa memulihkan nama baik. Sejatinya kita siap menggelarnya.
Jika FIFA benar-benar kemudian mempercayai kita jadi tuan rumah Piala Dunia U-17, mohon dengan sangat agar kepercayaan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai kita terpeleset untuk kedua kalinya,” ucap Kusnaeni yang juga diamini Kesit dan Akmal.***

Share this article
Indonesia akhirnya bebas dari sanksi FIFA, usai batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, pengamat sepak bola minta tetap tidak jumawa.