perppu kpk
Bangsa Yang Dikepung Masalah
Inilah gambaran negeri +62 yang hampir setiap pekan dikagetkan entah oleh kebijakan maupun peraturan. Legal dari sisi hukum. Tapi, tak berarti sesuai pikiran dan harapan rakyat. Justru ada di persimpangan.
Revisi UU KPK Masih Dipersoalkan, Lakukan Saja Audit Forensik
Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Petrus Selestinus menyarankan dilakukan audit forensik terhadap KPK dan UU itu. Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) tersebut, audit forensik pasti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti selama ini.
PKS: Jokowi Utang Mata Novel Baswedan dan Perppu KPK
PKS meminta Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk menuntaskan kasus tersebut dan tidak berlarut-larut. PKS juga meminta agar Presiden bisa membongkar siapa dalang di balik kasus tersebut.
Ayo KPK Bekerjalah Lebih Baik
Presiden Joko Widodo di depan Forum Pimpinan Daerah mengatakan dan menegaskan akan menggigit pihak-pihak yang masih mengganggu agenda besar yang tengah dijalankan pemerintah. Jokowi juga mengaku bisa menggigit para pengganggu itu dengan menggunakan penegak hukum mulai dari Polri, Kejaksaan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. "Kalau masih ada yang main-main, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa, bisa lewat Polri, Bisa lewat kejaksaan, akan saya bisikin saja di sana ada yang main-main," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 2019 di Sentul, Bogor, Rabu (13/11/2019).
.jpg)
Tokoh Masyarakat Dorong Perppu KPK Tetap Diterbitkan
Perppu tidak ada kaitannya dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi, meski proses persidangan masih terus berjalan. "Perppu dan Keputusan MK itu tidak ada hubungannya. Saya rasa Pak Menko juga paham. Kami enggak perlu mengajari Pak Menteri lagi karena dulu kan mantan Ketua MK," jelas pakar hukum tata negara Bivitri Savitri usai pertemuannya dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Senin (11/11/2019) malam.
Senang Jika Perppu KPK Terbit, Mahfud Tetap Tunggu Keputusan Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini belum memutuskan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Presiden minggu lalu sesudah saya jadi menteri itu menyatakan bahwa Presiden belum memutuskan, bukan tidak akan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11/2019).
Mahfud MD Dukung Perppu KPK, Tapi Tak Bisa Paksa Jokowi
Presiden Jokowi meminta agar UU KPK itu diuji dulu di Mahkamah Konstitusi dan akan mempelajari putusan MK itu, apakah memuaskan atau tidak.
YLBHI Tantang Mahfud MD Dorong Penerbitan Perppu KPK dalam Satu Bulan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, idealnya tugas pertama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD adalah mendorong diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK.
.jpg)
Sembilan Ribu Personel Gabungan Kawal Demo Mahasiswa di Istana
Sejumlah elemen mahasiswa akan kembali menggelar aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Senin (28/10/2019).
Menerka Nasib Demokrasi di Tangan Jokowi Lima Tahun Lagi
Abainya pemerintah terhadap aspirasi civil society berjalan seiring dengan ketidakpedulian "wakil rakyat" di DPR RI.
Revisi UU KPK yang Berpotensi Melemahkan Sudah Resmi Menjadi UU 19/2019
Namun, salinan UU 19/2019 itu masih belum dapat disebarluaskan karena masih diteliti oleh Sekretariat Negara.
Kelompok Mahasiswa Ini Pilih Jalur Judicial Review untuk Pulihkan Kewenangan KPK
Dialog mahasiswa dan pembentukan tim gabungan dilakukan mahasiswa untuk membawa solusi dengan uji materi yang mendalam melalui judicial review.
Presiden Jokowi Mestinya Tidak Gentar dengan Gertakan Politisi
Indonesia Coruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ragu untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK. ''Presiden Jokowi semestinya tidak gentar dengan gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan Perppu. Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar,'' ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10/2019).
.jpg)
BEM SI Mau Demo, Jalan ke Istana Belum Ditutup, Sekitar DPR Pengalihan
Pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR RI dimulai dari JCC Senayan menuju Slipi yang diarahkan ke Lapangan Tembak Senayan.
Ribuan Mahasiswa Mau Demo Lagi, Lalu Lintas Depan DPR Kembali Dialihkan
Unjuk rasa besar-besaran mahasiswa dikabarkan bakal berlangsung lagi di Jakarta hari ini.
Siap Aplikasikan, Pemprov Akan Pelajari Detail Perpres Bahasa Indonesia
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku siap mengaplikasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam setiap komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
.jpg)
Pimpinan DPR: Apa Urgensi Perppu KPK?
Meski penerbitan Perppu merupakan kewenangan Presiden Jokowi sebagai kepala negara, tetap harus ada pertimbangan secara hukum.
Peneliti LIPI: Pemakzulan Jokowi Karena Perppu Pembodohan Publik
Isu yang berkembang tentang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK bisa berdampak pada pemakzulan Presiden Joko Widodo disebut merupakan pembodohan publik.
.jpeg)
DPR: Jokowi Offside Jika Terbitkan Perppu
Anggota Komisi Hukum dan HAM DPR RI, M Nasir Djamil mengharapkan semua pihak menghormati proses legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Pemerintah.
.jpg)
Presiden Tidak Bisa Dimakzulkan dari Perppu KPK
Penerbitan Perppu KPK tidak berpotensi menimbulkan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.
.jpg)