AYOJAKARTA.COM -- Pengamat Politik dan Akademisi Rocky Gerung tanggapi soal rapat Komisi III DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang digelar kemarin, Rabu (29/3/2023).
Adapun rapat tersebut membahas terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang diutarakan oleh Mahfud MD beberapa waktu lalu.
Sebagaimana diketahui, jalannya rapat tersebut berjalan memanas usai sebelumnya Mahfud MD menantang 3 anggota Komisi III untuk tidak beralasan absen saat dirinya hadir membahas perkara tersebut.
Pada akhirnya kemenangan pun berada ditangan Mahfud MD setelah menyekak 3 anggota Komisi III dengan fakta yang dibeberkannya di dalam rapat tersebut.
"Jadi memang sudah terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud dan itu kan kompak nih DPR, tapi Mahfud jelas diatas dua hal ia lampaui," kata Rocky Gerung dalam kanal YouTubenya, Kamis (30/3/2023).
Rocky melihat, Mahfud MD sudah menguasai perkara transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan, apalagi yang diperjuangkan oleh Menko Polhukam tersebut adalah persoalan moral yang mana seluruh masyarakat Indonesia mendukung dirinya.
"Secara moral dia tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial, geli kan jadi semua netizen masyarakat Indonesia bahkan itu 300% mendukung," ujar Rocky Gerung.
Selain itu, Rocky juga menyoroti tindakan DPR RI yang dinilainya konyol karena ingin didukung oleh rakyat namun menghalang-halangi proses penegakan hukum.
"Jadi konyol juga di DPR mereka mau pilih rakyat tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum kan disitu konyolnya tuh," imbuhnya.
Rocky Gerung menyebut Mahfud berani untuk membongkar kasus transaksi janggal Rp349 triliun itu lantaran telah memiliki bukti yang kuat dan juga dukungan dari Presiden Joko Widodo.
"Dalam sidang itu bahkan saya dengar Mahfud mengatakan 'ya ini bisa juga data dari intelijen' jadi kalo data intelijen memang dimaksudkan untuk membongkar sesuatu kan. Nah Mahfud ambil resiko itu karena dia tahu bahwa ya Pak Jokowi juga gak mungkin melarang dia untuk mengajukan masalah itu ke kepublik," kata Gerung.
Baca Juga: Kabar Gembira Mobil Listrik Esemka NETA V Bakal Rilis di Indonesia, Siap-Siap Cek Spesifikasinya!
Sebelumnya, DPR RI juga telah mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Senin (27/3/2023) kemarin.
Dalam rapat bersama Sri Mulyani, DPR menyebut telah mendapat penerangan yang jelas dan detail terkait transaksi janggal bernilai fantastis.
Namun sayangnya menurut Mahfud MD masih adalah yang kurang, sebab apa yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan hanya terkait dengan pajaknya saja tidak dengan dengan Bea Cukai sehingga nilai angkanya sangat kecil.
Menurut data yang diterima Mahfud MD dari Intelijen jumlah transaksi janggal Rp 349 triliun itu termasuk dengan Bea Cukai yang diduga kuat terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh pegawai Kemenkeu.***(Christy Ayu Saputri)
Share this article
Transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan yang diutarakan oleh Mahfud MD beberapa waktu lalu.