Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi PPDB Bakal Dihapus di Era Pemerintahan Prabowo? Begini Kata Mendikdasmen

AYOJAKARTA.COM – Pada Senin, 24 Oktober 2024, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, buka suara mengenai Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi PPDB.

Sebagaimana diketahui, kedua program Kemendikbud sebelumnya ini banyak dikeluhkan oleh banyak Masyarakat terutama orang tua Siswa.

Melihat permasalahan yang terjadi, akankah Sistem Zonasi PPDB dan Kurikulum akan dihapus di masa pemerintahan Presiden Prabowo?

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan bahwa penghapusan program Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi PPDB harus dikaji terlebih dahulu.

“Harus kita kaji dulu, karena program ini ada plus minusnya, selalu ada pro dan kontra dalam setiap kebijakan,” ungkap Abdul Mu’ti uang dikutip dari Metro TV pada Kamis (24/10/24).

Menurutnya, kebijakan mengenai penghapusan Kurikulum dan Sistem Zonasi PPDB perlu ditinjau dan dikaji secara baik-baik, karena tentunya aka nada pro dan kontra.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menuturkan bahwa dalam beberapa waktu ini, beliau akan meminta masukan dari beberapa pihak dari kalangan pemerintah dan Masyarakat.

Baca Juga: Jangan Panik! ini Cara Mengatasi HP Lemot Tanpa Perlu Hapus Aplikasi, Bisa untuk Semua Tipe Android

Kemudian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti juga menambahkan bahwa beliau akan berusaha selama memimpin di Kementerian ini akan mendengarkan aspirasi dari Masyarakat.

“Saya akan berusaha Selama memimpin Kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar,” jelasnya.

Sebagai informasi, baru-baru ini Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengumumkan akan menerapkan kebijakan wajib belajar 13 tahun.

Baca Juga: Rekomendasi HP Android dengan Kamera Boba Mirip iPhone, Harganya Jauh Lebih Murah Cuma Rp2,5 Jutaan Saja

Kebijakan wajib belajar 13 tahun ini merupakan rencana untuk memperluas masa pendidikan yang sebelumnya hanya 12 tahun menjadi 13 tahun.

Siswa di Indoensia wajib belajar selama 13 tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, dan SMA)

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan anak usia dini (PAUD), yang dianggap sebagai fondasi penting untuk perkembangan anak.

Dengan adanya pendidikan prasekolah, diharapkan anak-anak akan lebih siap secara sosial dan akademis ketika memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.