Kementerian Sosial Telah Pastikan Nominal Pencairan Bantuan PKH BPNT 2025, Benarkah Cair Hari Ini?

AYOJAKARTA.COM - Di awal tahun 2025, muncul berbagai informasi yang beredar di media sosial mengenai pencairan bantuan BPNT yang dikabarkan akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2025.

Namun, berdasarkan pemeriksaan terhadap aplikasi SIKS-NG milik para pendamping sosial, status bantuan BPNT masih menunjukkan periode pencairan tahap akhir tahun 2024.

Yaitu Oktober hingga Desember untuk penyaluran melalui PT Pos Indonesia dan November hingga Desember untuk penyaluran melalui kartu KKS.

Periode tahun 2025 bahkan belum muncul dalam sistem yang mengindikasikan bahwa kabar pencairan bantuan BPNT pada tanggal 3 Januari 2025 belum dapat diverifikasi kebenarannya.

Baca Juga: Diskon Listrik 50 Persen Berlaku Hari Ini 1 Januari 2025, Ini Syarat dan Batas Maksimal KWH

Meskipun Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa bantuan reguler PKH dan BPNT akan dipercepat pencairannya di awal tahun 2025.

Pihak kementerian belum memberikan informasi spesifik mengenai waktu pencairan yang tepat.

Yang sudah dikonfirmasi hanyalah nominal bantuan BPNT sebesar Rp200.000 yang akan disalurkan setiap bulan.

Untuk bantuan PKH yang sebelumnya direncanakan cair di akhir triwulan pertama atau bulan Maret, juga akan dimajukan ke awal tahun namun belum ada kepastian tanggal.

Baca Juga: iPhone 16 Pro Max Rilis dengan Memiliki Speak lengkap Harga, Intip Informasinya di Sini

Sementara itu, program bantuan makan bergizi gratis yang awalnya direncanakan mulai pada 2 Januari 2025, mengalami penundaan dan akan dimulai secara serentak pada tanggal 6 Januari 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa program ini akan menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat pada tahap awal.

Dan akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima di sepanjang tahun 2025.

Terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, telah muncul kekhawatiran mengenai potensi penyelewengan.

Terutama setelah terungkapnya kasus orderan fiktif di daerah Kediri.

Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan struktur organisasi dan pengawasan yang ketat dalam pelasanaan program.

Hal ini guna untuk mencegah penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Pemerintah perlu menerapkan sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan program ini berjalan sesuai dengan tujuannya.***