Tunda Hal Ini Usai Pencairan Bansos, Status KPM Bisa Diblokir Loh! Cek Apa Saja di Sini...

Ilustrasi. KPM Bansos
Ilustrasi. KPM Bansos

AYOJAKARTA.COM – Kewajiban yang perlu ditaati oleh setiap KPM apabila dipastikan masuk dalam data penerima bansos adalah segera melakukan transaksi usai pencairan.

Hal tersebut dikarenakan penundaan transaksi atau terlambatnya pencairan bansos, dapat berdampak pada terblokirnya status kepesertaan para KPM.

Agar status sebagai penerima bansos tidak mengalami perubahan, penting bagi para KPM mengetahui rangkaian prosedur yang biasa dilakukan setelah penyaluran dilakukan.

Dengan mengetahui prosedur tersebut, maka KPM Bansos dapat secepatnya melakukan transaksi atau penarikan dana tunai apabila bantuana telah disalurkan.

Baca Juga: Anak Ivan Sugianto Unggah Surat Terbuka, Isinya Apa? Warganet: Cuman Takut Dimiskinkan Aja Sih Ini...

Proses pendistribusian dan pelaporan bansos tunai yang disalurkan pemerintah melalui Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, terintegrasi secara sistem.

Selain lembaga penyalur, tahapan dan perkembangan proses pendistribusian bansos juga dapat terpantau secara langsung oleh para Pendamping Sosial melalui aplikasi SIKS-NG.

Melalui sistem di masing-masing lembaga penyalur atau Pendamping Sosial, perkembangan setiap KPM yang tercatat sebagai penerima dapat diketahui secara akurat.

Karena itu, penundaan transaksi atau pencairan dana bansos yang dilakukan oleh KPM di suatu wilayah dapat secara langsung diketahui.

Melalui integrasi sistem, status KPM yang belum mencairkan dana bansos akan menjadi perhatian khusus bagi para Pendamping Sosial untuk segera menanggapi.

Selain mengingatkan KPM untuk secepatnya melakukan transaksi atau pencairan bantuan, Pendamping Sosial juga perlu melakukan pendalaman apabila diharuskan.

Setiap melakukan pendalaman, para Pendamping Sosial akan diminta untuk memastikan alasan yang membuat KPM belum melakukan pencairan.

Baca Juga: 5 Fitur Baru WhatsApp Beta November 2024, Salah Satunya Bisa Simpan Kontak di WA

Tujuan dilakukannya pendalaman informasi oleh Pendamping Sosial terhadap KPM yang belum melakukan transaksi adalah terkait validasi.

Hasil pendalaman terhadap KPM bansos yang belum melakukan pencairan bantuan akan diinput ke dalam sistem sehingga menjadi pertimbangan di masa mendatang.

Adapun penyebab lain yang dapat membuat status KPM bansos menjadi terblokir sehingga berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada periode selanjutnya adalah pindah alamat.

Perpindahan KPM yang tidak diikuti dengan pelaporan, dapat menyebabkan perbedaan alamat sehingga menghasilkan data penerima berbeda.

Disamping pindah alamat, penyebab lain KPM bansos tercoret atau tidak lulus validasi adalah karena sudah meninggal dan tidak memiliki ahli waris.

Seseorang juga dapat tercoret sebagai penerima bansos apabila diketahui sudah tidak lagi memiliki komponen bantuan atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, hal penting yang perlu dilakukan oleh setiap KPM setiap kali bansos sudah disalurkan adalah segera melakukan transaksi atau pencairan baik di Agen atau ATM. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# KPM
# Bansos
# pencairan

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.