AYOJAKARTA.COM – Mendekati waktu pemilihan umum (pemilu) 14 Februari 2024, selebrasi pemberian bantuan sosial atau bansos kian sering dilakukan.
Bansos yang sedianya biasa dilakukan dan menjadi tanggung jawab Kemensos, justru mulai sering dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Keterlibatan langsung Jokowi dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos, ditengarai memiliki korelasi dengan tujuan elektabilitas.
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Jokowi melalui penyaluran bansos, diharapkan akan ikut berdampak bagi paslon yang didukung oleh presiden.
Dengan meningkatnya tingkat kepuasan terhadap Jokowi, akan berdampak pada meningkatnya elektabilitas Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Update Terkini Bansos Hari Rabu 31 Januari 2024, PKH dan BPNT Berubah Status di SIKS-NG
Anggapan terkait adanya dugaan praktik kampanye terselubung tersebut merupakan pandangan dari pengamat politik Ujang Komarudin.
“Ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, maka efeknya akan menular kepada Prabowo-Gibran,” ungkap Ujang, dikutip dari kanal YouTube METRO TV, Rabu, 31 Januari 2024.
Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden melalui penyaluran bansos, akan secara langsung berdampak pada elektabilitas Prabowo-Gibran.
“Begitu juga sebaliknya, kalau tingkat kepercayaan masyarakat rendah kepada Jokowi, ini akan berimbas kepada elektabilitas Prabowo-Gibran,” imbuhnya.
Sehubungan dengan gencarnya penyaluran bansos yang dilakukan dengan berdasar pada kalender politik, capres Anies Baswedan memberi tanggapan.
Menurut Anies, penyaluran bantuan sosial atau bansos ke masyarakat penerima manfaat tidak semestinya dilakukan dengan mengikuti agenda politik.
“Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik, kapan rakyat membutuhkan disitu diberikan bansos, ada jadwalnya,” jelas Anies.
Dengan mengacu pada agenda tersebut, Anies berharap agar pemberian bansos tidak dilakukan berdasar pada kebutuhan politik.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa bantuan sosial atau bansos merupakan program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Peran aparat pemerintah dalam pendistribusian bansos, menurut Anies hanya bertindak sebagai penyalur.
“Jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan, rakay kita cerdas kok, saya yakin bansosnya dterima tapi pilihannya perubahan, karena ingin lebih baik,” imbuh Anies.
Adanya pemberian bansos yang dilakukan langsung oleh presiden, menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan sebuah pelanggaran.
Tidak dilibatkannya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang juga merupakan kader PDIP, ditengarai Hasto berpotensi melukai demokrasi.
Karenanya, Hasto mengingatkan agar proses penyaluran bantuan sosial kepada para penerima manfaat tidak dijadikan sebagai keuntungan dalam berpolitik.
Terlebih jika penyaluran bansos kepada masyarakat penerima manfaat hanya ditujukan untuk menguntungkan satu golongan atau satu keluarga.
“Bansos jangan dipolitisasi , dalam tata kelola negara yang baik, ini adalah ruang lingkup dari Kementerian Sosial,” tegas Hasto.***
Share this article
Bansos yang sedianya biasa dilakukan dan menjadi tanggung jawab Kemensos, justru mulai sering dilakukan langsung oleh presiden.