2 Info Penting dari Kemensos untuk KPM PKH dan BPNT di Tanggal 31 Oktober 2024, Ada Bantuan Tambahan yang Cair di Akhir Tahun?

Bansos PKH dan BPNT disalurkan hingga akhir 2024.
Bansos PKH dan BPNT disalurkan hingga akhir 2024.

AYOJAKARTA.COM – Pencairan bantuan sosial (bansos) reguler dari Kemensos terus berlangsung hingga akhir tahun 2024.

Sasaran penerima bansos ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dinyatakan memenuhi syarat. Baik bansos PKH maupun BPNT disalurkan bertahap hingga Desember 2024.

Menjelang November, dua bansos reguler Kemensos, yaitu PKH dan BPNT, disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di ATM Merah Putih Bank Himbara dan BSI.

Bagi KPM yang baru beralih dari PT Pos Indonesia ke KKS, bansos PKH dicairkan setiap tiga bulan, sedangkan BPNT setiap dua bulan.

Berikut rincian nominal bansos PKH yang disalurkan melalui KKS murni dan KKS peralihan:

Baca Juga: PKH, BPNT, PIP Turun Lagi? Ini 5 Bantuan Sosial Pemerintah akan Cair di Akhir 2024

Nominal Bansos PKH via KKS Murni:

  • Siswa SD/sederajat: Rp150.000
  • Siswa SMP/sederajat: Rp250.000
  • Siswa SMA/sederajat: Rp334.000
  • Lansia 60 tahun ke atas: Rp400.000
  • Penyandang disabilitas berat: Rp400.000
  • Ibu hamil: Rp500.000
  • Anak usia dini (0-6 tahun): Rp500.000
  • Korban pelanggaran HAM berat: Rp1,8 juta

Baca Juga: Surat Penting KPM PKH dan BPNT yang Gagal Burekol Sudah Turun, Bantuan akan Tetap Cair atau Gagal Salur? Ini Penjelasannya

Nominal Bansos PKH peralihan (PT Pos Indonesia ke KKS):

  • Siswa SD/sederajat: Rp225.000
  • Siswa SMP/sederajat: Rp375.000
  • Siswa SMA/sederajat: Rp500.000
  • Lansia 60 tahun ke atas: Rp600.000
  • Penyandang disabilitas berat: Rp600.000
  • Ibu hamil: Rp750.000
  • Anak usia dini (0-6 tahun): Rp750.000
  • Korban pelanggaran HAM berat: Rp2,7 juta

Menurut unggahan di kanal YouTube DIARY BANSOS, Kamis, 31 Oktober 2024, Kemensos memberi dua instruksi penting kepada pendamping sosial PKH dan BPNT:

  1. Resertifikasi: Pendamping sosial harus segera melakukan resertifikasi bagi KPM PKH dan BPNT yang telah menerima bansos lebih dari lima tahun. Validasi ini harus selesai paling lambat 31 Oktober 2024.

  2. Distribusi KKS: Surat resmi dikeluarkan terkait batas akhir distribusi KKS bagi KPM yang mengalami kendala pencairan PKH periode Juli–Agustus. Pendampingan pencairan ini harus selesai hingga 31 Oktober 2024. Jika melewati batas waktu, dana PKH yang tidak dicairkan akan dikembalikan ke kas negara.

Kemensos juga belum memutuskan bansos tambahan akhir tahun, seperti BLT El Nino Rp400.000 untuk mengatasi kenaikan harga pangan karena kekeringan.

Sejauh ini, bansos tambahan hanya berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 10 kg dan Program Indonesia Pintar (PIP) Kemdikbud bagi KPM yang terdata dalam kategori miskin ekstrem.

Bagi KPM yang ingin mengetahui kelayakan sebagai penerima bansos, dapat langsung bertanya kepada pendamping sosial.

Apabila nama tertera pada data pencairan atau SP2D, KPM dinyatakan masih layak sebagai penerima bansos PKH dan BPNT. ***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PKH
# BPNT
# Bansos
# Kemensos

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.