Benarkah PKH dan BPNT Triwulan 2 2025 Rp1,2 Juta Sudah Cair? Ini Hasil Pengecekan 5 KKS Berbeda, Mandiri Ada Kemajuan

Kemensos mengumumkan rencana penyaluran bansos untuk periode triwulan 2 tahun 2025 meliputi 2 program bantuan PKH DAN BPNT.
Kemensos mengumumkan rencana penyaluran bansos untuk periode triwulan 2 tahun 2025 meliputi 2 program bantuan PKH DAN BPNT.

AYOJAKARTA.COM -- Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia telah mengumumkan rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk periode triwulan 2 tahun 2025 yang mencakup tiga bulan yaitu April, Mei, dan Juni.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial yang telah dipublikasikan di situs resmi Kemensos beberapa hari yang lalu, program bantuan sosial yang akan disalurkan meliputi dua jenis utama yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Proses pencairan dana bantuan sosial tersebut dijadwalkan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Mei 2025, meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi.

Baca Juga: Mau Jadi Pramugari atau Pramugara? Maskapai Emirates Buka Lowongan Kerja untuk Cabin Crew 2025, Syaratnya Gampang!

Pendistribusian bantuan akan dilakukan melalui mekanisme yang sudah berjalan selama ini yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang telah diberikan kepada seluruh warga yang sudah terdaftar dan terverifikasi sebagai penerima manfaat dari Kementerian Sosial.

Para penerima bantuan dari berbagai kategori seperti keluarga dengan anak sekolah tingkat SD, SMA, maupun lansia yang memenuhi kriteria telah menantikan pencairan dana ini, terlebih karena periode pencairan triwulan pertama telah berakhir dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Belakangan ini, muncul informasi yang beredar di berbagai platform media sosial, termasuk YouTube, yang mengklaim bahwa bantuan sosial untuk komponen lansia sebesar Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) telah dicairkan dan masuk ke rekening penerima melalui aplikasi Livin by Mandiri meskipun bertepatan dengan hari libur.

Informasi tersebut bahkan menyertakan bukti tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan adanya saldo masuk sebesar Rp1.200.000 untuk kategori bantuan lansia.

Baca Juga: Prabowo Pede Janjikan Kenaikan TPG Non ASN Rp2 Juta dan Rp17,15 Triliun untuk Rehabilitasi 10.440 Sekolah

Namun yang menarik perhatian adalah adanya keterangan bahwa karena terdapat biaya administrasi, jumlah yang diterima berkurang menjadi Rp1.125.000, yang berarti terdapat potongan sebesar Rp75.000.

Informasi ini menimbulkan pertanyaan dan keraguan di kalangan masyarakat, mengingat biaya administrasi standar untuk transaksi perbankan umumnya jauh lebih rendah, yaitu hanya berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000.

Ketidakwajaran besaran potongan administrasi tersebut menjadi indikasi awal bahwa informasi pencairan bantuan yang beredar tersebut patut diragukan kebenarannya.

Apalagi mengingat jadwal resmi dari Kemensos yang menyatakan bahwa pencairan baru akan dimulai pada minggu ketiga Mei 2025, belum pada tanggal 12 Mei 2025 yang masih tergolong minggu kedua.

Baca Juga: Kabar Terbaru Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Periode Mei 2025, Begini Caranya untuk Cek Saldo KKS

Untuk memverifikasi kebenaran informasi pencairan bantuan sosial tersebut, pada tanggal 13 Mei 2025 telah dilakukan pengecekan saldo secara langsung dan menyeluruh pada lima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berbeda yang mewakili beragam kategori penerima bantuan.

Kartu-kartu yang diperiksa meliputi KKS PKH Plus BPNT kategori SD terbitan tahun 2021, KKS PKH Plus BPNT kategori SMA terbitan tahun 2017, KKS PKH Plus BPNT kategori lansia terbitan tahun 2021, serta kartu BPNT murni terbitan tahun 2018 dan tahun 2021.

Hasil pengecekan saldo yang dilakukan menggunakan mesin EDC menunjukkan bahwa seluruh kartu KKS tersebut belum menunjukkan adanya penambahan saldo yang mengindikasikan pencairan bantuan sosial untuk periode triwulan kedua tahun 2025.

Baca Juga: Sebanyak 81.632 Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci, Disambut PPIH Arab Saudi dengan Lantunan Shalawat dan Bunga Mawar

KKS BPNT murni terbitan 2021 menunjukkan saldo tetap sebesar Rp1.500, KKS BPNT murni terbitan 2018 dengan saldo Rp2.000, KKS PKH Plus BPNT kategori lansia dengan saldo Rp537, KKS PKH Plus BPNT kategori SD yang saldonya masih nol, dan KKS PKH Plus BPNT kategori SMA dengan saldo Rp800.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan melalui pengecekan saldo KKS secara langsung, tetapi juga dikonfirmasi melalui aplikasi Sigeng yang digunakan oleh para pendamping PKH, dan hasilnya juga mengkonfirmasi bahwa belum ada proses pencairan bantuan sosial yang tercatat dalam sistem hingga tanggal tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa informasi mengenai pencairan bantuan sosial lansia sebesar Rp1.200.000 yang beredar di media sosial sangat mungkin tidak akurat dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, serta tidak sejalan dengan pengumuman resmi dari Kementerian Sosial yang menetapkan jadwal pencairan pada minggu ketiga Mei 2025.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Triwulan 2
# PKH
# BPNT

News Update

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.