Bansos PKH & BPNT Tahap 2 via PT Pos Belum Cair? Ini Update Lengkap dan Prediksi Jadwal Pencairannya!

Bansos PKH & BPNT Tahap 2 via PT Pos Belum Cair? Ini Update Lengkap dan Prediksi Jadwal Pencairannya!
Bansos PKH & BPNT Tahap 2 via PT Pos Belum Cair? Ini Update Lengkap dan Prediksi Jadwal Pencairannya!

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah terus melanjutkan proses penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap 2 tahun 2025, termasuk bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima lewat jalur PT Pos Indonesia.

Meskipun beredar rumor bahwa skema penyaluran via PT Pos Indonesia akan dihentikan, informasi tersebut tidak benar.

Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa distribusi melalui PT Pos tetap berjalan, meski mengalami penyesuaian waktu.

Baca Juga: Kabar Gembira! Pengumuman SPMB Jabar 2025 Tahap 1 Hari Ini: Lolos atau Tidak, Cek di Sini

Berbeda dengan penyaluran melalui Bank Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri yang bisa dilakukan lebih fleksibel lewat Kartu KKS, metode PT Pos membutuhkan koordinasi teknis di lapangan.

Penyalurannya bersifat kolektif dan dilakukan langsung ke desa atau kelurahan tempat tinggal para KPM.

Kapan Bansos Lewat PT Pos Cair?

Berdasarkan informasi terakhir, update pencairan bansos PKH dan BPNT yang disalurkan lewat PT Pos diperkirakan akan dimulai pada akhir Juni 2025.

Baca Juga: Pengumuman SPMB Jatim 2025 Tahap 1, Bolehkan CMB yang Lolos Mengundurkan Diri dan Daftar Lagi?

Penyaluran ini juga akan digabung dengan bantuan tambahan atau penebalan BPNT senilai Rp400.000 untuk alokasi Juni–Juli, serta distribusi beras 20 kg per keluarga.

Mekanisme ini masih sama seperti sebelumnya, di mana penyaluran dilakukan setelah ada rapat koordinasi antara PT Pos, aparat desa, dan pendamping sosial di tiap wilayah. Oleh karena itu, keterlambatan dibanding jalur Himbara adalah hal yang wajar.

Progres Pencairan dan Isu Nonaktifnya KPM

Sejumlah pengguna aplikasi Cek Bansos juga mengeluhkan bahwa data mereka masih menunjukkan periode Januari–Maret 2025. Ada dua kemungkinan terkait kondisi ini:

Baca Juga: Hari Ini Jadwal Daftar Ulang SPMB Bersama Jakarta 2025 Tahap 1, Calon Murid Baru Harus Paham 4 Ketentuannya

- Pencairan ditunda ke termin berikutnya, karena penyaluran bansos tahap 2 masih berlangsung hingga akhir Juni atau awal Juli 2025.

- Data dinonaktifkan dari DTKS atau DPSN karena KPM dianggap sudah tidak memenuhi syarat. Kemensos sebelumnya mengungkapkan bahwa sebanyak 9,3 juta KPM telah dinonaktifkan dan digantikan oleh penerima baru.

Bagi KPM yang hanya menerima salah satu bantuan (misalnya hanya PKH atau hanya BPNT), masih ada peluang pencairan menyusul, karena penyaluran dilakukan secara bertahap, bukan serentak.

Penyaluran bansos PKH dan BPNT tahap 2 melalui PT Pos masih berlangsung, meski dengan waktu distribusi yang sedikit tertunda.

Prosesnya akan berjalan paralel dengan bantuan tambahan dan distribusi beras. KPM diimbau untuk terus memantau informasi resmi dari pemerintah dan berkoordinasi dengan pendamping sosial setempat.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# PT Pos Indonesia
# penyaluran
# penyaluran
# BPNT

News Update

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.

Bisnis

Sulap Tenaga Surya Jadi Penopang Ekonomi, Terobosan Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Kecamatan Balongan

Setahun GARBATERA Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Balongan! Dorong PLTS, PMT balita, dan ekonomi UMKM lokal secara terukur.

News

Mundur dari Kepala BGN karena Alasan Kesehatan, Nanik S Deyang Ungkap Sosok 'Adik Saya' yang Akan jadi Pengganti

Nanik S Deyang berharap dengan sosok ini, kebijakan program MBG bisa dilanjutkan dan dijaga sehingga bisa berjalan dengan baik ke depannya.

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.