![Wali Kota Depok M Idris. [Suara.com/Supriyadi]](https://cdn.ayojakarta.com/fill/1200:0/medias/2025/08/20/1755693662055-walkot_depok.jpg)
DEPOK, AYOJAKARTA.COM - Saat sedang pandemi hingga menyebabkan perekonomian lesu, ada saja oknum yang disinyalir 'menyunat' dana bantuan sosial (bansos) di Kota Depok, Jawa Barat. Atas laporan warga, Pemkot Depok masih melakukan investigasi terkait hal tersebut.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, dana bansos warga terdampak Covid-19 seharusnya Rp 250.000 per kepala keluarga (KK) dari Pemkot Depok. Namun ada laporan, warga hanya mendapatkan Rp 225.000. Pemotongan sebesar Rp 25.000 per KK dilakukan oleh oknum ketua RT.
AYO BACA : Pak Presiden, Nelayan juga Butuh BLT Dan Bansos
Idris mengatakan, terkait adanya informasi dugaan pemotongan dana bantuan di salah satu wilayah, pihaknya sedang melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi tersebut. Penelusuran dan pengawasan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
"Penyelidikan dan penelusuran tersebut dilakukan terhadap bansos yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok," kata di Depok, Minggu (19/4/2020).
AYO BACA : Viral Pemudik di Tambakrejo yang Diisolasi Beli Kasur dan Makan Sendiri
Menurut dia, melalui laporan ini, diharapkan adanya kontribusi dan pengawasan dari Satuan Tugas (Satgas) Kampung Siaga Covid-19 di wilayah masing-masing. Terlebih dalam pendistribusian bansos di Kota Depok selama pandemi virus Corona ini.
"Masing-masing wilayah memiliki Satgas Kampung Siaga Covid-19, diharapkan adanya pengawasan dalam pendistribusian bansos agar merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah," ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Usman Haliyana, mengakui adanya pungutan liar bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.
"Iya memang ada oknum RT yang melakukan hal tersebut, tapi tidak semuanya melakukan pungutan liar," katanya.
Ia mengatakan dana yang sudah disalurkan saat ini bersumber dari APBD Kota Depok sebesar Rp 250.000 untuk 30.000 Kepala Keluarga.
AYO BACA : Curhat Perawat RSCM Harus Jauh dari Anak Balitanya Demi Rawat Pasien Corona
.jpg)
Share this article
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Usman Haliyana, mengakui adanya pungutan liar bansos Covid-19 yang dilakukan sejumlah oknum RT di Depok.