Akhirnya! Surat Kemensos Terkait Penyaluran Bansos PT Pos Diganti ke KKS Sudah Terbit!

Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengeluarkan surat pemberitahuan terkait peralihan distribusi bansos yang sebelumnya melalui PT Pos.
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengeluarkan surat pemberitahuan terkait peralihan distribusi bansos yang sebelumnya melalui PT Pos.

AYOJAKARTA.COM - Kabar baik untuk seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang ada di Indonesia.

Kementerian Sosial (Kemensos) resmi mengeluarkan surat pemberitahuan terkait peralihan distribusi bansos yang sebelumnya melalui PT Pos.

Surat tersebut ditujukan untuk seluruh pendamping sosial di seluruh Indonesia, terutama yang menangani Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.

Dikutip Ayojakarta.com dari Youtube Pendamping Sosial, pada Rabu, 11 September 2024, berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai surat tersebut.

Baca Juga: KPM Siap Senyum! Ada 6 Kabar Gembira untuk Penerima Dana Bansos Hari Ini

Isi Surat Kemensos Terkait Peralihan Bansos

Surat ini memiliki nomor 1926/SEK/2024 dan bersifat penting ditujukan untuk pendamping sosial di seluruh Indonesia.

Surat tersebut membahas pendampingan terhadap pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan bagi para keluarga penerima manfaat (KPM) yang sebelumnya menerima bantuan melalui PT Pos.

Instruksi tersebut diberikan dalam rangka penyiapan data penyaluran Bansos untuk periode Juli hingga Agustus 2024 melalui bank penyalur.

Ini dia beberapa poin penting yang disampaikan dalam surat tersebut:

- Monitoring Pendistribusian KKS dan Buku Tabungan

Para pendamping sosial PKH diwajibkan untuk memantau pendistribusian KKS dan buku tabungan kepada KPM melalui aplikasi Siksma. Aplikasi ini memuat nama-nama KPM yang akan menerima KKS, sehingga pendamping sosial dapat melakukan pemantauan dengan tepat.

Baca Juga: Imbas Gagal Ikut PON Aceh-Sumut Gegara Tak Punya BPJS dan NPWP, Ini Klarifikasi Saaih Halilintar Dituding Tak Taat Pajak

- Pendampingan Pendistribusian KKS yang Dilakukan oleh Bank

Pendamping sosial juga diminta untuk mendampingi pihak bank dalam proses pendistribusian KKS dan buku tabungan agar berjalan tertib dan lancar.

- Pelaporan Hasil Pendistribusian

Setelah pendistribusian selesai, pendamping sosial harus melaporkan hasilnya, termasuk foto KPM yang menerima KKS atau buku tabungan serta KTP mereka sebagai bukti.

- Perlindungan Data Pribadi

Sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pendamping sosial diingatkan untuk menjaga kerahasiaan data KPM. Data tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan umum dan segala penyalahgunaan akan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan.

Tahapan Pendistribusian KKS dan Buku Tabungan

Berdasarkan surat tersebut, distribusi KKS dan buku tabungan dilakukan dalam dua tahap, yaitu untuk bulan Juli dan Agustus.

Hal tersebut berarti bansos tidak akan langsung disalurkan untuk tiga bulan sekaligus (Juli-September), melainkan dilakukan secara bertahap.

Selain itu, KPM yang sebelumnya menerima Bansos melalui PT Pos akan segera dipindahkan ke bank penyalur, terutama Bank Himbara (Mandiri, BRI, atau BNI).

Proses ini dilakukan secara bertahap melalui pembukaan rekening baru secara kolektif. Oleh karena itu, KPM yang selama ini menerima bantuan melalui PT Pos harus siap-siap dipanggil untuk menerima KKS baru.

Baca Juga: H-3 Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024: Ini Cara Cek Kelulusan di Laman SSCASN dan 20 Website Resmi Instansi

Apa yang Harus Dilakukan KPM?

Bagi KPM yang masih bertanya-tanya mengenai status bantuan mereka, terutama yang sebelumnya menerima Bansos melalui PT Pos, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- Cek Aplikasi Siksma

Nama-nama KPM yang akan menerima KKS baru akan diumumkan melalui aplikasi Siksma. Pendamping sosial akan memonitor aplikasi tersebut dan memberikan informasi terkait pemanggilan pengambilan KKS.

- Persiapkan Dokumen

Pastikan KTP dan KK siap sebelum pengambilan KKS. Jika ada perubahan domisili, segera laporkan kepada pihak terkait agar data dapat disesuaikan.

 

- Jangan Panik Jika Status Bansos di Aplikasi Cek Bansos Belum Berubah

Aplikasi Cek Bansos dan Siksma memiliki data yang berbeda. Perubahan status bantuan di aplikasi Cek Bansos biasanya terjadi setelah Bansos cair, sedangkan Siksma digunakan untuk melacak proses penyaluran yang akan datang.

Nah, itulah informasi mengenai surat dari kemensos yang sudah terbit untuk peralihan bansos dari PT Pos ke KKS.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Surat
# PT Pos
# Bansos
# KKS
# Kemensos

News Update

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.