Bansos BPNT Bulan Januari 2024 Sudah Cair? Simak Mekanisme yang Harus Diperhatikan oleh KPM

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah memastikan beberapa program bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat akan tetap berjalan di tahun 2024.

Salah satunya, bansos Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini merupakan bansos yang telah berjalan sejak tahun 2020 yang lalu.

Tujuan diadakannya bantuan ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat menengah ke bawah.

Bantuan ini disalurkan kepada setiap KPM dalam bentuk tunai, yang diharapkan dapat digunakan oleh penerima untuk dibelanjakan kebutuhan pangan yang diperlukan oleh KPM.

Kebutuhan pangan yang dapat dibelikan berupa sumber karbohidrat, sumber hewani, protein nabati, hingga vitamin dan mineral.

Baca Juga: Selain Bansos PKH, BPNT, dan Beras 10 KG, Bansos Ibu Hamil Akan Cair Bulan Januari? Bagaimana Cara Daftarnya?

Pada tahun-tahun sebelumnya, program BPNT disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak enam tahap dengan besaran Rp200.000 per bulan atau total Rp1.200.000 dalam satu tahun.

Pemerintah akan memberikan kepada setiap KPM dalam jangka dua atau tiga bulan sekali, dengan besaran dana Rp400.000 atau Rp600.000 dalam satu tahap pencairan.

Berdasarkan informasi yang beredar, pencairan BPNT tahap I tahun 2024 akan mulai disalurkan kepada setiap KPM secara bertahap dimulai bulan Januari hingga akhir Maret 2024.

Tentunya hal tersebut dilihat berdasarkan daerah atau wilayah masing-masing KPM.

Tidak hanya itu, setiap penerima bantuan ini harus memperhatikan beberapa aturan atau mekanisme tahap penyaluran BPNT.

Baca Juga: CEK SALDO REKENING! 3 Bansos Ini Cair 10 Januari 2024 Melalui KKS dan PT. Pos Indonesia, PKH Termasuk?

Mekanisme Bantuan BPNT

1. Penerima BPNT merupakan KPM yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI/BNI/Pos Indonesia.

2. Informasi pencairan BPNT penyaluran kepada setiap KPM melalui Camat/Kepala Desa/Lurah/RT/RW.

3. Setiap KPM dapat mencairkan dana bantuan secara tunai, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

4. KPM wajib membelanjakan dana BPNT sesuai dengan ketentuan pemerintah atau kebutuhan setiap KPM.***