Info Terbaru Penyaluran Bantuan Sosial PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025, Cek Ada Perubahan di Bagian Ini

Proses pencairan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengalami perubahan pada tahap pertama tahun 2025.
Proses pencairan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengalami perubahan pada tahap pertama tahun 2025.

AYOJAKARTA.COM — Proses pencairan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) mengalami perubahan pada tahap pertama tahun 2025. 

Berdasarkan informasi, status pencairan bantuan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah mengalami percepatan.

Pada tanggal 7 Februari 2025, informasi dalam menu View DTKS menunjukkan bahwa bantuan PKH yang disalurkan melalui KKS sudah berstatus "SI".

Itu artinya, pencairan langsung masuk tanpa melewati tahapan SPM dan SP2D. 

Padahal, sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 Februari 2025, bantuan ini belum masuk ke dalam sistem View DTKS.

Baca Juga: Bantuan PKH dan BPNT Tahap 1 Tahun 2025 Benarkah Cair Hari Ini? Cek Perkembangan Terbarunya

Sementara itu, bagi KPM yang menerima bantuan melalui PT Pos, sistem SIKS NG masih menampilkan informasi periode penyaluran Januari-Maret 2025 dengan status SP2D yang kosong. 

Hal ini menunjukkan bahwa pencairan bagi KPM yang menggunakan PT Pos kemungkinan masih dalam proses dan belum mengalami perubahan status di sistem.

Tidak hanya PKH, bantuan sosial BPNT juga mengalami perubahan serupa. 

Pada tanggal 6 Februari 2025, data BPNT belum terlihat dalam menu View DTKS di SIKS NG. 

Namun, sehari kemudian, pada 7 Februari 2025, statusnya telah berubah menjadi SPM, yang menandakan proses pencairan sedang berlangsung.

Baca Juga: Info Terbaru Bansos PKH dan BPNT Tahap 1! Berikut Kategori yang Tidak Lagi Mendapat Bantuan

Pada tahap pertama tahun 2025, terdapat perbedaan signifikan dalam penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dikutip dari kanal YouTube SUKRON CHANNEL, Senin, 10 Februari 2025, disebutkan bahwa salah satu perbedaan penyalurannya adalah adanya tambahan daftar nama KPM yang menerima bantuan. 

Dengan kata lain, ada penerima baru yang sebelumnya tidak terdaftar pada tahun 2024. 

Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa KPM yang sebelumnya mendapatkan bantuan pada tahun 2024 tidak lagi menerima pada tahap ini.

Nah, untuk mengetahui apakah seseorang masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, KPM bisa melakukan pengecekan secara mandiri menggunakan perangkat HP masing-masing. 

Baca Juga: Ditutup 4 Maret! Beasiswa Pertamina Sobat Bumi 2025 Buka Bantuan Biaya UKT dan Uang Saku Mahasiswa, Cek Kriteria dan Cara Daftarnya

Kementerian Sosial telah memperbarui sistemnya sehingga masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung melalui laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/.

Cara pengecekannya cukup mudah, KPM hanya perlu memasukkan data sesuai KTP, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan nama lengkap. 

Setelah itu, pengguna harus memasukkan kode captcha yang tersedia dan menekan tombol "Cari Data" untuk mengetahui status bantuan sosial mereka.

Dalam hasil pencarian, informasi yang muncul tidak mencantumkan nomor NIK atau KK demi alasan privasi. 

Oleh karena itu, jika terdapat lebih dari satu nama yang sama, masyarakat harus mencocokkan informasi secara lebih teliti.

Baca Juga: Bansos PKH dan BPNT Mulai Proses Penyaluran, KPM Kategori Ini Dipastikan Tidak Lagi Menerima Bantuan di Tahap I

Pembaruan data dalam sistem cek bansos umumnya dilakukan setelah KPM menerima pencairan bantuan. 

Namun, untuk tahap 1 tahun 2025 ini, pembaruan dilakukan lebih awal, bahkan sebelum pencairan berlangsung. 

Jika KPM melakukan pengecekan dan melihat bahwa periode pencairan belum berubah, ada dua kemungkinan yang terjadi:

- Data KPM belum diperbarui dalam sistem tahap 1 tahun 2025, atau

- KPM tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# bantuan sosial
# PKH
# BPNT

News Update

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.