Jangan Terlewat! Ada yang Berbeda dari Sebelumnya di Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 1 Periode Februari

Perlu diketahui bahwa pencairan Bansos BPNT dan PKH tahap 1 di tahun 2025 kali ini ada sedikit yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.
Perlu diketahui bahwa pencairan Bansos BPNT dan PKH tahap 1 di tahun 2025 kali ini ada sedikit yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

AYOJAKARTA.COM - Penerima Bansos siap-siap karena Bantuan Sosial PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) akan segera cair.

Simak informasi Pencairan Bansos PKH dan BPNT yang akan kita bahas berikut ini.

Perlu diketahui bahwa pencairan Bansos BPNT dan PKH tahap 1 di tahun 2025 kali ini ada sedikit yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Pemerintah melalui Kemensos telah mengumumkan bahwa Bansos PKH dan BPNT akan dicairkan tiga kali lipat.

Menurut Kemensos pada roses pencairan BPNT dan PKH ini dimulai dari akhir Januari 2025 hingga Maret 2025.

Pencairan tersebut dilakukan yaitu melalui Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS juga bisa di PT Pos Indonesia.

Penerima manfaat juga dapat mengakses bantuan melalui bank yang bekerjasama seperti Mandiri, BRI atau BNI dan BSI.

Updatenya yaitu Bansos BPNT yang biasanya sebesar Rp200.000 setiap bulannya, maka kali ini bantuan akan dicairkan sekaligus untuk tiga bulan kedepannya.

Baca Juga: Tayang Lebaran 2025! Jumbo Film Animasi Karya Anak Bangsa Dimeriahkan Sederet Aktor dan Aktris Kenamaan

Sehingga jumlah bantuan totalnya akan menjadi sebesar Rp600.000 dan bantuan PKH memiliki nominal yang berbeda sesuai dengan beberapa kategori penerima manfaat.

Bantun untuk kategori penerima manfaat seperti ibu hamil akan mendapatkan Rp750.000 setiap tiga bulan.

Sedangkan bagi penerima manfaat yang sudah lanjut usia akan mendapatkan Rp600.000 setiap tiga bulannya.

Proses pencairan dana bansos Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai tahap 1 tahun 2025 mendapat anggaran pemerintah sebesar Rp504,7 triliun.

Program PKH dan BPNT yang diberikan ke masyarakat juga berupa perlindungan sosial kesejahteraan.

Proses penyaluran atau distribusi bantuan PKH yang biasanya dilakukan setiap dua bulan kini akan dilakukan setiap tiga bulan sekali pada periode Januari hingga Maret 2025.

Kedepannya bantuan PKH dan BPNT akan dilakukan secara bersamaan setelah tahap verifikasi atau pengecekan data penerima.

Adapun jumlah bantuan sosial PKH dan BPNT untuk berbagai kategori seperti anak usia dini dan pelajar akan dipertimbangkan

Bagi masyarakat kurang mampu yang menerima bantuan PKH yang juga mendapatkan BPNT kemungkinan besar jumlahnya menjadi berlipat ganda.

Proses pencairan Bansos tersebut akan melalui beberapa tahapan data verifikasi.

Baca Juga: Bukan Cuma PKH dan BPNT, Inilah 5 Bansos yang Cair Mulai Hari Ini hingga 7 Februari 2025

Sehingga perkiraan mengenai jadwal pencairan Bansos PKH serta BPNT tahap 1 akan dimulai pada akhir Februari hingga Maret 2025.

Terkait mengenai kapan kepastian waktu pencairan bisa lebih cepat atau lambat tergantung dari proses verifikasi akun dari penerimanya.

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# tahap 1
# PKH
# BPNT
# Bansos
# pencairan

News Update

Metropolitan

Kunjungan Turis DKI Jakarta Tembus Jutaan, Ekonomi Ibu Kota Berhasil Capai Rp 67,5 Triliun!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, ke Ibu Kota mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Metropolitan

Siap Hadirkan Ruang Publik Sehat, Pemprov DKI Targetkan Bangun 10 RTH Baru hingga Akhir 2026!

Hingga akhir tahun 2026 mendatang, Pemprov Jakarta menargetkan pembangunan 10 ruang terbuka hijau (RTH) baru di berbagai titik.

Metropolitan

Kolaborasi Homy Nomad Fatmawati dan Flow Society Gelar Yoga Seamless Strength

Homy Nomad Fatmawati berkolaborasi dengan komunitas yoga Flow Society menggelar kegiatan yoga

Bisnis

Tiga Strategi Utama SMF untuk Dukung Likuiditas Lembaga Penyalur Kredit

Dalam memperkuat perannya di sektor pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menjalankan tiga strategi utama, yaitu mendukung program Pemerintah menyediakan likuiditas

Bisnis

Per Juni 2026, SMF Bukukan Akumulasi Penyaluran Pembiayaan Sebesar Rp141,61 triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya sebagai penyedia likuiditas sekaligus alat fiskal Pemerintah dalam mendukung keberlanjutan sektor pembiayaan perumahan

News

Lembaga Baru! Prabowo Lantik Donny Ermawan Jadi Gubernur Universitas Republik Indonesia, Tugasnya Apa?

Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI).

News

Resmi Dilantik Prabowo, Mantan Wamentan Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional: Janji Benahi MBG

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Juli 2026.

Metropolitan

Waspada! Muka Tanah Jakarta Turun 4 Sentimeter per Tahun, Kawasan Muara Baru Jadi yang Terdalam...

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa penurunan muka tanah masih menjadi tantangan lingkungan yang sangat serius bagi ibu kota.

Metropolitan

Soal Sekolah Rusak di Jakarta, Pramono Anung Buka Opsi Perbaikan Pakai Dana CSR hingga KLB!

Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah taktis untuk mempercepat perbaikan gedung sekolah yang rusak di ibu kota.

Metropolitan

Dominasi 63 Persen Mobil Listrik Nasional Ada di Jakarta, Bapenda DKI: Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Insentif Pajak

Secara total, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah Jakarta dari sektor ini diperkirakan mencapai Rp 2 triliun

Metropolitan

Partisipasi Angkatan Kerja Meningkat, Pemprov DKI: 5,2 Juta Warga Kini Sudah Bekerja

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatatkan tren positif pada sektor ketenagakerjaan di tahun 2026.

Metropolitan

Jakarta Makin Terkoneksi! Pengguna Transportasi Umum Tembus 230 Juta Orang, Ekonomi Ikut Melejit

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai angka 230,8 juta orang.

Jakarta Timur

Cegah Kemacetan Parah, Sudinhub Jaktim Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI Cakung

Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas sementara di Jalan Raya Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Cakung.

Bisnis

Kenalkan Dunia Aviasi Sejak Dini, Intip Aksi Seru Pertamina Patra Niaga Regional JBB di Hari Anak Nasional 2026

Pertamina Patra Niaga Regional JBB sambut Hari Anak Nasional 2026 lewat Program TAMASYA di Bandung! Kenalkan dunia aviasi dan profesi CRO.

Nasional

HUT ke-65 IKWI: Indah Kirana dan Ketum PWI Pusat Gelorakan Transformasi Keluarga Pers

Peringatan HUT ke-65 IKWI! Ketum Indah Kirana & PWI Pusat serukan solidaritas dan transformasi nyata bagi keluarga besar jurnalis Indonesia.

Metropolitan

Pramono Ungkap Performa Ekonomi Jakarta Membaik, Inflasi Terkendali dan Daya Beli Tetap Kuat

Menurut Pramono Anung, sejumlah indikator makro ekonomi mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi Jakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Metropolitan

Pemprov DKI Targetkan Open Dumping di Bantargebang Berakhir pada 2029, Controlled Landfill Mulai Diterapkan

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menghentikan praktik open dumping sepenuhnya pada 2029.

Bisnis

BRI Pertahankan Posisi Raksasa Perbankan Global di Top 1000 World Banks 2026

BRI raih peringkat 132 dunia di Top 1000 World Banks 2026 versi The Banker. Bukti nyata kinerja solid dan transformasi digital BBRI!

Metropolitan

Pemprov DKI Jakarta Bidik Pasar Wisata Yordania, Andalkan MICE, Kuliner, dan Wisata Ramah Muslim

Kegiatan bertajuk "Discover Indonesia: Jakarta & West Java Tourism Showcase 2026" yang digelar di Amman, Yordania, pada 19–23 Juli 2026.

News

Tak Lagi jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang Diminta Presiden Prabowo Tetap Awasi BGN dan akan Mengisi Jabatan Baru Ini

Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya untuk mengawal jalannya lembaga tersebut.