Pentagon Tambahkan Raksasa Drone China ke Dalam Blacklist Terkait Hubungan Militer

AYOJAKARTA.COM – Departemen Pertahanan Amerika Serikat kembali menambah blacklist sebuah perusahaan China di negeri Paman Sam tersebut dengan alasan terkait keamanan negara.

Departemen pertahanan Amerika Serikat (DoD) telah menambahkan lebih dari selusin perusahaan China, termasuk salah satu perusahaan drone terbesar China yakni DJI kedalam black list perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.

Teknologi DJI yang berbasis di Shenzhen, yang diperkirakan menguasai lebih dari setengah pasar global untuk drone komersial, termasuk di antara 13 perusahaan yang ditambahkan ke daftar hitam yang dirilis oleh Pentagon pada hari Rabu.

Baca Juga: Pihak Grab Sebut Ustadz Yusuf Mansur Bukan Komisaris Perusahaan

Daftar hitam itu memberi presiden AS wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang dianggap memiliki koneksi dengan militer China.

Pengumuman itu muncul setelah Departemen Keuangan AS tahun lalu melarang orang-orang yang berbasis di AS untuk memperdagangkan saham DJI dan tujuh perusahaan China lainnya atas dugaan keterlibatan mereka dalam pengawasan etnis minoritas Uighur di wilayah barat jauh China, Xinjiang.

BGI Genomics Co, sebuah perusahaan pengujian genetik, CRRC Corp yang memproduksi rolling stock dan Zhejiang Dahua Technology, pembuat peralatan pengawasan yang berbasis di Hangzhou, juga ditambahkan ke daftar yang diperbarui.

Baca Juga: Tak Terima Dihina di Media, Ferdy Sambo Buka Liarnya Brigadir J dan Putri Candrawathi di Magelang

Dilansir dari laman Al Jazeera, Daftar hitam itu mencakup lebih dari 60 perusahaan China, termasuk raksasa teknologi Huawei Technology dan pembuat semikonduktor SMIC.

Pentagon mengungkapkan bahwa hal tersebut ditujukan untuk melawan strategi Fusi Militer-Sipil RRC yang mendukung modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat.

"Departemen itu bertekad untuk menyoroti dan melawan strategi Fusi Militer-Sipil Republik Rakyat Tiongkok, yang mendukung tujuan modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat dengan memastikan aksesnya ke teknologi dan keahlian canggih diperoleh dan dikembangkan oleh perusahaan, universitas, dan program penelitian RRT yang tampaknya merupakan entitas sipil," ungkap Pentagon dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Berapa Kekayaan Lesti Kejora ? Simak Harta Istri Rizky Billar yang Mewah dan Fantastis di Sini

Charles Rollet, seorang analis di kelompok penelitian pengawasan yang berbasis di Pennsylvania, IPVM, mengatakan langkah melawan DJI, yang diperkirakan akan mengendalikan lebih dari setengah pasar global untuk drone komersial, merupakan peringatan bagi investor untuk menghindari perusahaan.

"DJI telah ditambahkan oleh Departemen Keuangan AS ke dalam daftar Perusahaan Kompleks Militer-Industri Tiongkok Non-SDN pada Desember 2021, melarang investasi AS ke dalam perusahaan. Jadi daftar DoD menegaskan pemerintah AS dengan tegas menganggap DJI sebagai kontributor militer Republik Rakyat China," kata Rollet.

"Perhatikan bahwa DJI telah menerima investasi dari dana milik negara RRT, China Chengtong, yang secara terbuka menggembar-gemborkan Military-Civil Fusion sebagai tujuan inti."

Baca Juga: Terungkap! Begini Isi Chat WA Rizky Billar Setelah Lakukan KDRT pada Lesti Kejora

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden telah mendorong untuk mengisolasi perusahaan-perusahaan China dengan dugaan hubungan militer sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk melawan Beijing di berbagai bidang mulai dari pertahanan hingga teknologi dan perdagangan.

China telah menggambarkan sanksi AS terhadap perusahaan China sebagai "manipulasi politik khas" dan memperingatkan kemajuan ilmiah dan teknologi tidak boleh digunakan sebagai alat untuk membatasi perkembangan negara lain.***