JAKARTA PUSAT, AYOJAKARTA.COM -- Defisit anggaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 10 triliun membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus segera berbenah dalam mengkomposisikan yang lebih prioritas.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pembenahan anggaran ini sendiri khusus harus dilakukan dalam penyediaan anggaran untuk Formula E.
"Tak elok jika APBD defisit. Tapi Pemprov dan DPRD memaksakan program-program yang tidak pro rakyat. Jika pun anggaran banyak digunakan untuk acara event Formula E, maka sejatinya tidak menggerus anggaran untuk yang lainnya," ujar Ujang saat dihubungi Ayojakarta, Minggu (24/11/2019).
Menurut dia, ajang Formula E yang akan dihelat 6 Juni 2020 ini sebaiknya perlu dikaji kembali ji kembali anggarannya.
"Jika anggaran defisit, maka sejatinya anggaran untuk Formula E perlu dikaji kembali. Perlu dievaluasi," sambungnya.
Ujang menegaskan, APBD harus berpihak pada kepentingan rakyat, terlebih jika eksekutif maupun legislatif telah mengetahui adanya defisit.
"Jadi eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran harus memperioritaskan program-program kerakyatan. Jika anggaran APBD DKI defisit, maka sejatinya Pemprov dan DPRD harus mengutamakan program-program prioritas," paparnya.
Dia menuturkan, saat ini rakyat Jakarta tengah menunggu kebijakan Pemprov dan DPRD yang memihak pada rakyat apalagi dengan perkiraan defisit. Meskipun di sisi lain, ada dampak pembangunan-pembangunan yang terkendala.
"Membangun Jakarta butuh transparansi dan butuh kesungguhan untuk membuat rakyat Jakarta nyaman, aman, dan sejahtera" tandasnya.
Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menyebut defisit terjadi karena kemampuan pendapatan tahun 2020 hanya mencapai Rp 87 triliun.
"Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka Rp 97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp 87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun," katanya di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2019) lalu.
Share this article
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, pembenahan anggaran ini sendiri khusus harus dilakukan dalam penyediaan anggaran untuk formula E.