Jelang Pemilu 2024, Ekonom Tegaskan Butuh Penguatan Peran Satgas Pangan

AYOJAKARTA –Pakar ekonomi menilai masalah stabiliitas harga bahan dan pasokan pangan harus diantisipasi sejak dini mengingat faktor tersebut akan menjadi tantangan ekonomi hingga tahun 2024.

Saat ini berbagai negara tengah juga tengah menghadapi krisis pangan akibat berlanjutnya perang Rusia-Ukraina, gangguan rantai pasok, cuaca ekstreem, hingga naiknya biaya input pertanian. 

Menurut riset World Economic Forum, kondisi living cost crisis, atau krisis akibat kenaikan biaya hidup khususnya, tak dipungkiri melanda negara maju. Tingkat inflasi Indonesia sejauh ini masih berada di level rendah yakni 3,5 persen yoy, dibanding Eropa dan AS yang berada diatas 8 persen. Namun, pemerintah tidak boleh terlena.

Baca Juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, bank bjb Fasilitasi SBR 011  

Salah satu peran Pemerintah yang penting dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan pangan adalah Satgas (Satuan Tugas) Pangan. Fungsi Satgas Pangan sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber di dalam negeri menjadi modal keseriusan Pemerintah yang harus didukung. 

"Setiap ada sinyal kenaikan harga pangan, akan muncul risiko penimbunan. Tugas Satgas Pangan sebagai garda terdepan tentu diharapkan bukan saja membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan early warning system (peringatan dini) di titik distribusi yang rawan apabila ada kejanggalan terkait jumlah pasokan maupun harga.” ujar Direktur Eksekutif Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira Senin (27/6/2022).

Bhima menambahkan pada saat jelang Pemilu 2024 mendatang, dimungkinkan akan muncul potensi-potensi impor bahan pangan. Hal ini perlu diantisipasi dengan memaksimalkan tugan satgas pangan.

Baca Juga: Heboh Video Arumi Bachsin Diduga Enggan Sambut Ibu-ibu yang Ingin Bersalaman, Sikapnya Tuai Kritik

Sejauh ini kerja-kerja Satgas Pangan perlu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak. Bhima menambahkan, “Perlu diapresiasi upaya Satgas Pangan dalam menangani berbagai kasus pangan, misalnya kasus minyak goreng repacking, hingga kebocoran minyak goreng keluar negeri selama terjadi pelarangan ekspor beberapa waktu lalu. Satgas Pangan cukup sigap dalam memberantas praktik spekulan pangan, sehingga memberikan shock therapy kepada oknum yang ingin meraup untung berlebih ditengah kenaikan harga pangan. Harapan kedepan Satgas Pangan juga dapat melakukan pengetatan pengawasan khususnya di titik perbatasan.”

Pengawasan impor pangan jelang hajatan Pemilu pun selalu menarik perhatian. 

Selain akurasi data pangan yang wajib dilakukan pemutakhiran secara berkala, pengawasan importir pangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya, impor pangan kerap meningkat menjelang gelaran akbar Pemilu.

Baca Juga: KJP Plus Tahap 1 2022 Diprediksi Cair Lagi Juli, Berikut Informasi Kriteria Penerima dan Besaran Bantuannya

Memang harus diakui beberapa kebutuhan pangan seperti bawang putih, gandum hingga gula masih bergantung pada impor, namun kepatuhan terhadap aturan yang berlaku tidak boleh dikesampingkan.

“Selama Satgas Pangan membantu investigasi atas pelanggaran pada importir yang tidak memiliki izin, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian teknis dengan memberikan sanksi bagi importir nakal, maka masyarakat tidak perlu khawatir atas pengawasan impor pangan.” jelas Ekonom muda jebolan UGM ini. ***