Komisi V: Tempuh Jalur Hukum, Sengketa Lahan di Tanah Abang Harus Selesai sebelum Proyek Rusun Subsidi Dibangun

AYOJAKARTA.COM-- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) harus memastikan status lahan benar-benar jelas dan tidak dalam sengketa terkait rencana untuk membangun rumah susun (rusun) bersubsidi di atas lahan tiga hektar di kawasan Tanah Abang, yang masih dalam sengketa.

“Lahan harus betul-betul clear. Jangan sampai pembangunan dilakukan di atas lahan yang masih bersengketa, karena ini akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Syafiuddin Asmoro dikutip Kamis, 16 April 2026.

Dia menyebut pembangunan rusun bersubsidi tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama di wilayah perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan.

“Ini langkah yang baik dan perlu didukung, karena kebutuhan hunian di perkotaan semakin tinggi, sementara ketersediaan lahan sangat terbatas,” ujar Syafiuddin.

Baca JugaMusrenbang 2026, 2 Imbauan Pramono Anung yang akan Dihadapi Warga DKI Jakarta, Apa? Terdapat 2 imbauan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

Saat ini, diketahui terdapat klaim kepemilikan antara pemerintah dan pihak swasta. Pemerintah menyatakan lahan tersebut merupakan milik negara, sementara pihak swasta juga mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut.

Sebelumnya, status kepemilikan lahan di Tanah Abang menjadi perdebatan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dengan Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall alias Hercules.

Pasalnya pemerintah mengklaim tanah tersebut milik pemerintah, sementara pihak Hercules mengatakan tanah tersebut milik seorang ahli waris bernama Sulaeman Efendi.

Baca JugaMarak Aksi Premanisme, Satpol PP DKI Jakarta Perkuat Pengamanan Ruang Publik!Maraknya aksi pemalakan dan premanisme di DKI Jakarta, Sapol PP DKI perkuat pengamanan di ruang publik masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Syafiuddin menyarankan agar kedua belah pihak menempuh jalur hukum untuk memastikan kepastian kepemilikan lahan.

“Saya sarankan agar persoalan ini dibawa ke pengadilan. Biarkan proses hukum yang menentukan siapa pemilik sah lahan tersebut, apakah pemerintah atau pihak swasta,” ujarnya.

Syafiuddin juga menegaskan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Baca JugaPeringatan Dini 17-23 April 2026! BPBD DKI Jakarta Imbau Potensi Banjir Rob di 12 Wilayah IniImbauan bagi warga pesisir ibu kota, pasalnya BPBD DKI Jakarta berikan peringatan potensi banjir pesisir (rob) di periode 17-23 April 2026.

“Kita ini negara hukum. Maka setiap sengketa, apalagi terkait aset dan kepentingan publik, harus diselesaikan secara hukum agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” pungkasnya.