Awas! Nekat Pinjamkan atau Jual Kartu Gratis Transjakarta, Pemprov DKI Siapkan Sanksi Blokir Permanen

AYOJAKARTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan keras bagi para pemegang Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi umum.

Fasilitas gratis untuk layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta ini dilarang keras untuk dipindahtangankan, dipinjamkan, apalagi diperjualbelikan kepada orang lain.

Ketentuan tegas ini didasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, ditegaskan bahwa fasilitas layanan angkutan umum gratis hanya berlaku bagi penerima yang identitasnya sesuai dengan yang tertera pada kartu.

Baca JugaDishub DKI Jakarta Bagikan Rekayasa Lalu Lintas Fun Run 24 Mei 2026: Hindari 24 Ruas Jalan Ini Informasi penting dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengenai kebijakan rekayasa lalu lintas pada Minggu, 24 Mei 2026 yang dilakukan secara situasional.

Empat Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

Bagi masyarakat yang nekat menyalahgunakan kartu ini, Pemprov DKI telah menyiapkan serangkaian sanksi berlapis guna memastikan bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan informasi resmi, berikut adalah empat sanksi bagi penyalahguna KLG:

1. Penyitaan di Tempat: Petugas berwenang akan langsung menyita kartu jika ditemukan penggunaan oleh pihak yang tidak berhak di lokasi.

2. Pemblokiran Kartu: Kartu yang disalahgunakan akan langsung dinonaktifkan atau diblokir sehingga tidak bisa digunakan kembali.

3. Larangan Daftar Ulang: Pelanggar yang terbukti menyalahgunakan fasilitas akan kehilangan haknya untuk melakukan pendaftaran ulang di sistem.

4. Pencabutan Fasilitas: Fasilitas gratis akan dicabut total. Pelanggar baru diperbolehkan mengajukan pendaftaran kembali minimal satu tahun setelah tanggal pencabutan.

Sebagai informasi, layanan gratis ini diberikan khusus untuk 15 golongan masyarakat, di antaranya penerima KJP Plus/KJMU, penghuni rusunawa, lansia usia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, veteran, hingga anggota TNI. Selain itu, karyawan swasta dengan gaji di bawah 1,15 kali UMP DKI Jakarta juga termasuk dalam daftar penerima manfaat ini.

Baca JugaDPRKP DKI Pastikan Ibu Kota Tidak Ada Kawasan Kumuh Kategori Berat: Dari 445 RW Menjadi 421 RWKlaim Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta yang menyebutkan bahwa kawasan kumuh kategori berat di Jakarta sudah tidak ada.

Pemprov DKI mengimbau agar para penerima manfaat menggunakan fasilitas ini secara bijak dan sesuai ketentuan yang berlaku agar subsidi transportasi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Sebelumnya, ramai dugaan jual beli kartu Jakcard atau kartu layanan transportasi gratis oleh Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial oleh akun X @lalaputriis.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sudah buka suara terkait hal ini dan meminta agar ditindak tegas.***