Dukcapil Tegaskan NIK KTP Warga Jakarta yang Tinggal di Tempat Lain Tidak Dinonaktifkan Permanen

AYOJAKARTA.COM - Belakangan ini kabar mengenai penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) warga DKI Jakarta yang tinggal di daerah lain menjadi perbincangan publik.

Kebijakan penonaktifan NIK KTP warga Jakarta yang berdomisili di tempat lain memunculkan pro dan kontra.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan bahwa penonaktifan NIK KTP warga Jakarta yang tinggal di tempat lain tidak dilakukan secara permanen.

Budi Awaludin menyebut NIK KTP hanya bisa dihapus untuk warga yang statusnya sudah meninggal dunia.

Baca Juga: Kamu Harus Tahu! Ini Kriteria dan Cara Cek NIK KTP Warga DKI Jakarta yang Masuk dalam Kategori Dinonaktifkan, Langsung dari Kepala Dinas Dukcapil

“Ini adalah penonaktifan sementara NIK. NIK itu tidak bisa dihapus kecuali yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi untuk status lainnya seperti RT tidak ada itu akan kita nonaktifkan sementara,” kata Budi dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Jumat (26/4/2024).

Budi menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal di daerah lain sudah dilakukan pada April 2023 lalu.

Saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Dirjen Dukcapil untuk melakukan penonaktifan NIK sementara.

Warga yang NIK-nya akan dinonaktifkan sementara adalah yang berstatus sudah meninggal dunia dan berdomisili di luar Jakarta.

Baca Juga: Penonaktifkan NIK Warga DKI Jakarta Dilakukan Menjelang Pilkada 2024, Ini Kriteria KTP yang akan Dinonaktifkan

Budi menyebut warga ber-KTP Jakarta dan tinggal di daerah lain lebih dari satu tahun maka harus memindahkan dokumen kependudukannya sesuai domisilinya saat ini.

“Mereka yang sudah meninggal banyak yang belum memberikan laporannya kepada Dinas Dukcapil, itu akan kita nonaktifkan. Lalu penduduk yang sudah tinggal di tempat yang baru satu tahun. Maka harus memindahkan dokumen pendudukannya,” jelasnya.

Hal tersebut juga berlaku untuk RT yang sudah tidak ada atau telah dihapus sehingga alamatnya sudah tidak ada.

Oleh karena itu, warga harus segera melakukan pemindahan kependudukan.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 100 ribu warga yang sudah status kependudukannya sudah berubah.

Banyak warga yang secara mandiri memindahkan kependudukannya sesuai dengan domisili mereka saat ini.

Masyarakat bisa mengetahui apakah NIK-nya sudah dikeluarkan dalam program penonaktifan NIK melalui laman datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

“Masyarakat yang sudah keluar dari domisilinya atau sudah memindahkan kependudukannya sesuai dengan domisili karena sudah tercatat ada 113 ribu masyarakat yang secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya. Jadi mereka bisa melihat di website kami apakah sudah dikeluarkan dalam program penonaktifan atau belum,” tutupnya.***