ASN di Jakarta Sudah Diterapkan WFH tapi Masih Macet, Pj Gubernur Minta Jangan Salahin Pemda

AYOJAKARTA.COM – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono tidak ingin dipersalahkan terkait kemacetan Jakarta di saat kebijakan terkait work from home (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) diterapkan.

Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta yang tidak ingin disalahkan.

“Ya jangan salahin pemda,” sebut Heru saat berada di Kalideres, Jakarta Barat, Rabu, 23 Agustus 2023, dikutip dari Suara.com.

Selanjutnya, Heru Budi Hartono juga menjelaskan bahwa untuk membuat kemacetan di Jakarta berkurang maka diperlukan kerja sama dengan semua pihak yang ada.

Baca Juga: Polusi Jakarta Semakin Memburuk, Pemprov DKI Segera Terapkan WFH

Sebelumnya pihaknya telah membuat kebijakan bahwa untuk para ASN diterapkan untuk dapat bekerja WFH, namun sayangnya hal tersebut tidak sebanding dengan pergerakan masyarakat yang ada di Jakarta itu sendiri.

“Maksudnya bersama-sama, Pemda kan cuma 25 ribu, pergerakan manusia di Jakarta itu ada 25 juta loh. Sehingga harapan saya semua bisa ikut tetapi tidak mengurangi pertumbuhan ekonomi diatur sendiri,” sebut Heru.

Di samping itu, Heru Budi Hartono juga mengimbau kepada pelaku pekerja swasta untuk dapat membuat kebijakan dimana dapat membantu permasalahan di Jakarta saat ini seperti mengurangi polusi dan kemacetan di Jakarta.

“Kan saya imbau, swasta mengatur dirinya sendiri supaya ekonomi tetap tumbuh juga mengurangi polusi mengurangi kemacetan,” lanjutnya.

Baca Juga: Polusi Jabodetabek Makin Parah, ASN DKI Jakarta Akan Terapkan Opsi WFH?

Terkait kebijakan melakukan sistem WFH kepada para ASN, pihak Pemda DKI dan pemerintah tingkat kota dapat mengontrol atau memantaunya melalui video call.

“Saya bisa v-call. Jadi saya minta Pak Walikota, Pak Walikota Jakarta Barat mana yang work from home. Misalnya kepala bagian ekonomi. Kita bisa v-call kamu di mana, di rumah,” lanjutnya.

Kebijakan WFH untuk pada ASN saat ini telah diberlakukan, dan telah diterapkan mulai dari hari Senin lalu, 21 Agustus 2023.

Penetapan WFH ini adalah dengan kapasitas 50 persen dari total seluruh ASN yang ada di DKI Jakarta.***