Warga Nilai PSBB Bandung Raya Belum Efektif

AYO BACA : PSBB Tahap Dua Diperketat, Satpol PP Bekasi Dibekali Bambu

AYO BACA : Jalur Ini Jadi Jalan Tikus Hindari Petugas PSBB

BANDUNG, AYOJAKARTA.COM -- Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bandung Raya genap berjalan satu minggu. Selama waktu tersebut, masih banyak dinamika di lapangan yang dianggap belum sesuai dengan standar ideal penerapan PSBB.

Salah satunya seperti yang dialami Nadya Saras (26), pegawai swasta yang berdomisili di bilangan Margahayu, Kota Bandung. Sehari-harinya, Nadya bekerja di sebuah pabrik tekstil di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dia mengaku sejauh ini belum pernah mengalami pemeriksaan di check point.

"Saya selalu lewat tol, ada pemeriksaan pas keluar Tol Buah Batu. Selama ini belum pernah diberhentikan petugas karena saya selalu pakai masker juga sih," ungkapnya pada Ayobandung.com, Rabu (29/4/2020).

Padahal, dia mengatakan, ketentuan yang dipahaminya adalah bahwa pengendara yang melintas di check point akan diperiksa suhu tubuhnya. Apalagi sehari-harinya Nadya melintasi perbatasan kota.

"Enggak pernah diperiksa pakai termometer, padahal suka sengaja buka jendela biar diperiksa. Surat tugas juga enggak pernah dicek. Kayaknya orang dari luar Bandung aja yang diperiksa," jelasnya.

Sementara, perlakuan berbeda diterimanya di check point di dalam kota. Dia beberapa kali diminta untuk mengenakan sarung tangan di dalam mobil.

"Bingung juga kenapa bisa beda-beda aturannya. Menurut saya sih ada dan enggak ada PSBB ini sama saja, masih banyak yang melanggar," ungkapnya.

Berkerumun

Sementara itu, Darius (34) pegawai swasta yang berdomisili di bilangan Cijerah, Cimahi, mengatakan bahwa PSBB tidak nampak terlalu berpengaruh di daerah rumahnya. Masih banyak warga yang berkerumun terutama di sore hari jelang berbuka puasa.

"Di perbatasan atau pinggiran kota masih ramai, sore-sore di jalan masih banyak warga, mungkin yang nyari takjil," ungkapnya.

Dia menilai disiplin PSBB hanya terasa di pusat-pusat kota, dalam hal ini daerah pusat Kota Bandung tempat dia bekerja. Meski demikian, pelanggaran juga masih kerap terjadi di area kantor tempatnya bekerja, yakni di Jalan Asia Afrika.

"Di pusat kota udah berkurang sih kendarannya, tapi jalan-jalan yang ditutup seperti di Asia Afrika suka dipakai olahraga sama beberapa orang, ini kejadian setiap hari. Masih ada yang foto-foto juga," jelasnya.

Bila PSBB diperpanjang, Darius mengaku tidak keberatan. Asalkan pemerintah dapat memastikan aturan dijalankan dengan tegas.

"Terutama masalah sembako, kalau bisa gembar-gemborkan lagi nomor call center yang bisa dihubungi warga. Ini masih banyak yang pusing soal bantuan, termasuk RT/RW nya," jelasnya.

Kendala soal bansos juga dialami Iyah (73), warga Kota Bandung yang berdomisili di Jalan Bangbayang, Kelurahan Sekeloa, Coblong. Dia mengaku hingga saat ini belum mendapat bansos apa pun dari pemerintah, begitu pula halnya para tetangga sekitar.

"Enggak ada sembako dari pemerintah mah, belum dapat uang tunainya. Kemarin sudah dapat tapi dari warga," ungkapnya.

Dia menyebutkan keluarganya sempat 2 kali menerima paket sembako. Namun dalam dus sembako tersebut tertulis nama penyumbang yang mengatasnamakan warga sebuah kelurahan di bilangan Dago Atas.

"Saya sudah didata oleh RT, kasih lihat KK. Tapi ya belum dapat bantuannya sampai sekarang, tetangga juga belum ada yang dapat," ungkapnya.

Sehari-harinya, Iyah menyebut bekerja menggunakan ojek pangkalan. Sejauh ini belum pernah ada petugas keamanan yang melarangnya meskipun berboncengan.

"Jaraknya juga dekat sih, mungkin enggak apa-apa kalau dekat. Tapi suka bingung karena banyak jalan yang diportal," jelasnya.

Ketika ditanya soal perpanjangan PSBB, Iyah mengaku tidak peduli. Dia hanya berharap bansos segera turun.

"Nya pek wae lah, yang penting mah bantuan cepat turun. Tetangga saya kebanyakan janda dan sudah sepuh," ungkapnya.

Sementara itu, Milena Zakia (20) merasa PSBB menyulitkan dirinya yang belum lama ini terimbas PHK akibat merosotnya pemasukan tempat dirinya bekerja. Saat ini, Milena masih bertahan di kamar kost-nya di bilangan Pasteur, Bandung.

"Susah ke mana-mana karena banyak jalan diportal, akses keluar masuk ke kost sendiri juga jadi sulit ketika kembali dari mencari makanan," ungkapnya.

"Saya termasuk yang kena imbas PHK, dan mau cari kerja juga sudah susah. Padahal pengeluaran banyak karena kost sendiri," jelasnya.

Dia pun sempat memilih untuk pulang kembali ke rumah orangtuanya di bilangan Padasuka. Namun, hal tersebut harus diurungkan karena terkendala ongkos kendaraan daring yang mahal.

"Kan sekarang cuma ada mobil yang bisa pesan online, ongkosnya mahal. Sudah enggak bisa minta tolong antar oleh tetangga juga karena kan enggak boleh boncengan," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Ayobandung.com, jaringan AyoMedia, di berbagai channel media sosial, salah satu keluhan yang banyak dilontarkan warga adalah soal aturan dilarang berboncengan di kendaraan roda dua.

Aturan yang berlaku di Kota Bandung tersebut dinilai menyulitkan terutama bagi para pegawai yang masih bekerja, yang sehari-harinya mengandalkan antar-jemput pihak keluarga. (Nur Khansa)

AYO BACA : PSBB Bandung Raya Dimulai, Ini Ketentuan Baru Berkendara