ALHAMDULILLAH! Saldo Rp600.000 hingga 1 Juta Sudah Masuk dalam Rekening KKS KPM

Pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
Pemerintah mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

AYOJAKARTA.COM - Pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk tahap kedua periode April-Juni 2025 mengalami perubahan signifikan dalam basis data penerima.

Pemerintah telah resmi mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem baru yang disebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

Perubahan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan akurasi dan integrasi data penerima bantuan sosial dalam satu sistem terpadu yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Transisi data ini kemungkinan besar akan berdampak pada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana beberapa penerima bantuan periode sebelumnya mungkin tidak lagi tercantum dalam data baru DTSN, sementara nama-nama baru akan ditambahkan ke dalam daftar penerima.

Proses ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data terkini.

Berdasarkan pemeriksaan terbaru terhadap saldo rekening penerima bantuan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda pencairan dana PKH dan BPNT tahap kedua.

Baca Juga: Konsep Intermittent Fasting, Manfaat Sehat Puasa Syawal yang Mampu Mereset Hormon

Saldo rekening para KPM masih menunjukkan angka nol dan belum ada perubahan status dalam sistem daring menjadi "SI" (Siap Dibayarkan).

Para penerima bantuan diimbau untuk bersabar dan tidak terburu-buru memeriksa saldo ATM mereka secara berulang.

Lebih bijaksana bagi para KPM untuk menunggu informasi resmi dari pendamping PKH masing-masing atau memantau perubahan status secara daring.

Pencairan tahap pertama untuk periode Januari-Maret 2025 telah selesai disalurkan sebelumnya, dan pemerintah kini sedang mempersiapkan penyaluran tahap kedua dengan menggunakan data DTSN yang baru diselesaikan sebagai acuan penerima bantuan.

Baca Juga: Sinyal Serius Berantas Korupsi: KPK dan Kejagung Harus Segera Usut Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

Dengan adanya transisi dari DTKS ke DTSN, pemerintah berharap dapat mewujudkan sistem penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Data DTSN yang telah disiapkan akan digunakan sebagai dasar eksklusif untuk pencairan PKH dan BPNT tahap kedua periode April-Juni 2025, menggantikan sepenuhnya data DTKS yang sebelumnya digunakan.

Meskipun belum ada kepastian tanggal pencairan, persiapan teknis dan administratif terus dilakukan untuk memastikan proses penyaluran bantuan berjalan lancar.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program bantuan sosial ini sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Para KPM diharapkan tetap mengikuti perkembangan informasi terbaru melalui kanal resmi untuk mengetahui kapan bantuan akan disalurkan

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# DTSN
# DTKS
# KPM
# KKS

News Update

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Metropolitan

Atasi Masalah Sampah, Pemprov DKI Jakarta Dorong Sekolah Manfaatkan Lahan untuk Urban Farming!

Pemprov DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong seluruh sekolah di ibu kota untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang hijau dan lahan terbuka.

Nasional

Kemenkum Naikkan Tarif Lepas Status WNI, Apa Saja yang Berubah di PP No. 30 Tahun 2026?

Melalui PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, tarif lepas WNI naik jadi Rp3,5-5 juta & naturalisasi WNA Rp75 juta. Kenaikan ini ditujukan untuk modernisasi layanan digital Kemenkum.

Metropolitan

Pramono Anung Minta Warga Waspadai Kebakaran di Musim Kemarau, APAR Disiapkan di Setiap RW

Imbauan tersebut disampaikan menyusul prediksi BMKG yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dengan kondisi cuaca yang lebih

Gadget

Resmi Meluncur 22 Juli, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Bawa Layar Anti-Reflektif Bebas Silau!

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra rilis 22 Juli 2026 dengan layar anti-reflektif khusus, kamera telefoto, dan lipatan minim. Varian standar dibanderol mulai Rp35 jutaan beserta lini Galaxy Watch 9.

Jakarta Selatan

Pramono Resmikan Bedah Rumah di Mampang Bekas Kebakaran, 22 KK Kini Miliki Hunian yang Lebih Layak

Program ini adalah wujud kolaborasi multipihak untuk mempercepat pemulihan warga yang terdampak kebakaran.

Teknologi

Axioo Hype AMD X1, Laptop 5 Jutaan dengan Garansi Anti Maling

Laptop Rp5 jutaan Axioo Hype AMD X1 dipuji Deddy Irvan berkat layar IPS FHD, RAM upgradeable, kamera 2MP jernih, backlit keyboard, serta garansi fenomenal Axioo ADP 3 tahun (termasuk kecurian).

Metropolitan

Permudah Akses Perbankan, Rano Karno Instruksikan ATM Bank Jakarta Hadir di Semua Rusun

Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah warga dalam melakukan berbagai transaksi keuangan tanpa harus pergi jauh dari tempat tinggal mereka.

Ekonomi

Pemerintah Mulai Simulasikan Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Penjelasan Kemensos

Langkah ini merupakan bagian dari uji coba untuk memperkuat sistem distribusi bantuan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Jakarta Pusat

PAM Jaya Gerak Cepat Tangani Pipa Bocor Imbas Proyek JSDP, Suplai Air Dipastikan Tetap Mengalir

Dirut PAM Jaya mengatakan kebocoran bermula saat kontraktor proyek melakukan pekerjaan pengecekan di area sekitar jaringan pipa utama milik PAM Jaya.

Bisnis

Darurat Scam dan Judi Online, BRI Bersama OJK Perketat Ekosistem Perbankan Gandeng Kemkomdigi dan PERBANAS

Sinergi BRI, PERBANAS, OJK, dan Kemkomdigi resmi tingkatkan keamanan keuangan digital demi memberantas judi online dan scam.

Bisnis

Antisipasi Lonjakan Permintaan, Pertamina Suntik Tambahan LPG Subsidi 138 Metrik Ton di Kabupaten Subang

Pertamina Patra Niaga menambah 138 metrik ton LPG 3 Kg di Subang hingga akhir Juli 2026 untuk menjaga stok dan kelancaran distribusi.

Nasional

Tips Memilih Lowongan Program Magang Nasional 2026, Jangan Asal Klik!

Memilih lowongan program magang secara tepat dapat memberikan pengalaman berharga yang berdampak pada pengembangan karier di masa depan.

Jakarta Timur

INFO Penting untuk Warga Jaktim! Per 27 Juli 2026, Kantor Sudin Dukcapil Jakarta Timur akan Pindah Sementara, Ini Lokasinya

Kepindahan ini dilakukan untuk mendukung proses renovasi gedung sekaligus meningkatkan kenyamanan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Metropolitan

Transjakarta Gelar Sayembara Desain Green Hub Petamburan, Siapkan Konsep Kawasan Transportasi Masa Depan

Sayembara Desaian Green Hub Petamburan ini mengusung tema "Green Connectivity: Weaving Mobility, Elevating Urban Life".

Jakarta Timur

Dinas Bina Marga DKI Jakarta Mulai Penataan Trotoar di Jakarta Timur dengan Konsep Complete Street, Pejalan Kaki Lebih Aman dan Nyaman

Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang lebih aman, nyaman, dan inklusif bagi para pejalan kaki.

Metropolitan

Masih Ada Kesempatan! Pendaftaran Jakarta Innovation Awards 2026 Diperpanjang, Yuk Siapkan Inovasi Terbaikmu

Jakarta Innovation Awards merupakan ajang apresiasi bagi inovasi yang telah diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi Jakarta.

Pendidikan

Pemprov DKI Batasi Penggunaan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun? Pramono Anung: Jakarta Dukung Komdigi

Pemprov DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat yang membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun

Metropolitan

DKI Tutup 2 Zona Aktif di Bantargebang, Sistem 'Open Dumping' Mulai Ditinggalkan!

Pemprov DKI Jakarta resmi memulai langkah besar untuk membenahi pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi.