Anies Baswedan Janji akan Revisi UU ITE Jika Terpilih Jadi Presiden

AYOJAKARTA.COM – Capres Anies Baswedan baru-baru ini menyoroti kebebasan dalam demokrasi.

Anies Baswedan mengatakan berbagai kritik yang disampaikan oleh masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah.

Sebab, Anies Baswedan melihat kritik akan membuat pemerintah mengkaji mana kebijakan yang baik untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara dialog terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu, 22 November 2023.

Baca Juga: 3 Mantan Pimpinan KPK Gabung Timnas Pemenangan AMIN, Anies Baswedan: Mereka Pribadi yang Bekerja untuk Perubahan

“Kita menyaksikan juga bagaimana kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Karena kritik itu akan mencerdaskan masyarakat dan kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik karena adanya hujanan kritik,” kata Anies, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis, 23 November 2023.

“Tapi ketika kritik itu mati atau dimatikan, maka yang sesungguhnya terjadi kebijakan itu kualitasnya mengalami penurunan. Jadi kami memandang kebebasan itu menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan bahkan kebebasan kepada rakyat secara umum,” sambungnya.

Selain itu, Anies juga menyoroti berbagai sebutan untuk Indonesia yang digunakan oleh masyarakat.

Saat ini, banyak masyarakat khususnya di media sosial yang menyebut Indonesia dengan sebutan "konoha" dan "wakanda".

Baca Juga: Gaet Suara di Jawa Tengah, Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Cak Imin Andalkan PKB

Anies tidak ingin masyarakat terus menyebut Indonesia dengan nama tersebut hanya karena tidak berani.

Sebab, Anies melihat banyak masyarakat yang khawatir dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Oleh sebab itu, Anies berjanji dirinya akan merevisi UU ITE apabila terpilih menjadi presiden tahun 2024 nanti.

“Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah wakanda, konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada Undang-Undang ITE yang memprosesnya. Insyaallah Undang-Undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi ke depannya,” tegasnya.***