Skak Mat! Pengamat Politik Sentil Anies Baswedan yang Mengatakan Partai Mana yang Tidak Tersandera Kekuasaan

Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi kritik yang dilontarkan Anies Baswedan mengenai partai politik yang tersandera oleh kekuasaan.
Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi kritik yang dilontarkan Anies Baswedan mengenai partai politik yang tersandera oleh kekuasaan.

AYOJAKARTA.COM — Pengamat politik Adi Prayitno menanggapi kritik yang dilontarkan Anies Baswedan mengenai partai politik yang tersandera oleh kekuasaan.

Menurut Adi, kritik Anies memang relevan, terutama jika melihat dinamika politik saat ini, di mana beberapa partai berpotensi untuk bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam lima tahun ke depan.

Adi menjelaskan bahwa partai politik tidak bisa lepas dari kekuasaan, terutama jika mereka ingin menjadi bagian dari pemerintahan di masa mendatang.

"Jika Anies menganggap bahwa partai-partai ini tersandera kekuasaan, maka itu adalah sandera yang, menurut saya, dilakukan secara ikhlas dan tanpa paksaan. Partai-partai ini secara sadar memilih untuk merelakan diri menjadi bagian dari kekuasaan demi kepentingan politiknya," ungkap Adi, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Selasa, 3 September 2024.

Dia juga menambahkan bahwa keputusan partai untuk tidak mendukung Anies Baswedan bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai bentuk tekanan atau ancaman dari kekuasaan.

Baca Juga: Anies Baswedan 'Buka-bukaan' Soal Pilgub Jakarta 2024, Hubungan dengan PDIP Sudah Terjadi Sejak Mei Lalu

"Partai-partai ini tentu sudah mengkalkulasi untung rugi bagi mereka. Jika mendukung Anies, mungkin mereka hanya akan berperan di level lokal seperti Jakarta, tetapi tidak memiliki pengaruh di tingkat nasional selama lima tahun ke depan. Maka dari itu, bergabung dengan kekuatan politik yang lebih besar, seperti koalisi Prabowo-Gibran, menjadi pilihan strategis," lanjut Adi.

Selain itu, Adi mengomentari spekulasi yang menyebutkan adanya ancaman internal di partai-partai tertentu jika mereka tidak mendukung Anies.

Menurutnya, PKS, NasDem, dan PKB relatif aman dari potensi ancaman internal seperti mundurnya ketua umum atau munculnya partai tandingan.

"Isu-isu seperti munaslub atau KLB tidak terlihat mengancam stabilitas partai-partai ini. Jadi, saya kira definisi tersandera kekuasaan yang dimaksud perlu dijelaskan lebih lanjut," tambah Adi.

Baca Juga: Gagal 2 Kali Maju Pilgub 2024, Anies Baswedan Buka Suara Alasan Memilih Mundur, Ternyata...

Lebih lanjut, Adi juga menyinggung adanya informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan diminta untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai kader guna mendapatkan komitmen politik yang lebih kuat.

Namun, konon tawaran tersebut ditolak oleh Anies. Adi menilai, penolakan ini bisa dipahami dalam konteks kepentingan khusus yang sering kali dikaitkan dengan partai politik besar.

Adi juga mengingatkan bahwa Anies dan para pendukungnya seharusnya tidak menyalahkan partai-partai politik jika mereka tidak mengusungnya sebagai calon gubernur Jakarta.

"Anies bukan kader partai seperti PKB, PDIP, atau PKS. Jadi, jika mereka tidak mendukungnya, itu bukan hal yang perlu dikutuk. Anies adalah outsider dalam politik, sehingga tidak bisa menuntut lebih dari partai politik," jelas Adi.

Baca Juga: Politisi Partai Gerindra Soroti Pendapat Anies Baswedan Soal 'Parpol Tersandera Kekuasaan'

Adi menyarankan agar jika Anies serius dalam karir politiknya, mendirikan partai politik sendiri adalah pilihan yang patut dipertimbangkan.

"Banyak tokoh hebat di Indonesia yang akhirnya mendirikan partai politik mereka sendiri ketika mereka tidak memiliki cantolan politik tetapi bercita-cita menjadi presiden. Itu adalah langkah yang patut diapresiasi jika Anies memilih jalan yang sama," pungkas Adi.***

Ikuti AyoJakarta.com di Google Jadikan kami sumber pilihan untuk mendapatkan berita terkini lebih cepat
Ikuti
Tag Terkait
# Kekuasaan
# Partai
# Anies Baswedan

News Update

Metropolitan

Transformasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang Dimulai, Zona Buang Ditutup dengan Media Pelindung, Ini Fungsinya

Kebijakan ini dilakukan sebagai langkah awal penerapan controlled landfill serta penghentian praktik open dumping secara bertahap.

Metropolitan

DPRD DKI Desak Pemprov Segera Terapkan Perda Jaringan Utilitas, Kabel Semrawut Dinilai Darurat

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan penataan jaringan utilitas sudah tidak bisa lagi ditunda.

Metropolitan

Jadi Terobosan Bersejarah untuk Pembiayaan Jakarta, Obligasi Daerah Rp3,5 Triliun Dilirik Banyak Investor, Ini Kata Pramono

Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, tingginya minat investor juga tak lepas dari besarnya APBD yang dimiliki Pemprov DKI.

Metropolitan

LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Segera Beroperasi, DPRD Minta Pelayanan dan Integrasi Jadi Prioritas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran lintasan baru LRT Jakarta tersebut.

Metropolitan

Pramono Anung Komitmen Tekan Angka Tawuran di Jakarta, Fasilitas Publik Terus Ditambah

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono Anung saat menanggapi insiden tawuran yang terjadi di kawasan Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara.

Metropolitan

Waspada Peredaran Obat Keras, Polisi Selidiki Dugaan Pasokan Tramadol untuk Massa Demo di Jakarta!

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kini tengah mendalami informasi terkait adanya dugaan rencana pemasokan obat keras jenis Tramadol untuk massa aksi unjuk rasa di Jakarta.

Metropolitan

Estimasi Pembangunan Ulang JPO Tendean Capai Rp6 M, Kepala Dinas Bina Marga DKI: Pemprov Tuntut Ganti Rugi...

Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan menuntut ganti rugi atas kerusakan parah yang terjadi pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Tendean akibat ditabrak truk beberapa waktu lalu.

Nasional

Fore Coffee Tolak Gunakan Telur Bebas Sangkar, Koalisi AFJ Kirim Karangan Bunga Duka Cita

Koalisi AFJ-AFFA menggelar aksi damai kirim karangan bunga ke kantor Fore Coffee Jakarta. Aksi ini menuntut komitmen perusahaan untuk beralih ke telur bebas sangkar demi kesejahteraan ayam petelur.

Nasional

Dituduh Abaikan Bencana Sumatera, Presiden Sampaikan Jawaban atas Citizen Lawsuit di PTUN Padang

Presiden Prabowo membantah gugatan Citizen Lawsuit terkait bencana ekologis Sumbar di PTUN Padang. Pemerintah mengklaim telah melakukan mitigasi dan meminta majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Ekonomi

Ichsanuddin Noorsy Sebut Indonesia Harus Berani Ubah Sistem, Bukan Sekadar Lahirkan Kebijakan Baru

Ekonom Senior Ichsanuddin Noorsy menilai berbagai persoalan ekonomi nasional tidak dapat diselesaikan hanya dengan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Menurutnya, pemerintah harus berani

Metropolitan

Kebut Normalisasi Sungai saat Kemarau, Pramono Anung: Mumpung Debit Air Sedang Kecil

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berencana mempercepat proyek normalisasi sungai di wilayah ibu kota mumpung memasuki musim kemarau.

Metropolitan

Musim Kemarau Tiba, Pramono Anung Ingatkan Warga Jakarta Tak Buang Puntung Rokok Sembarangan

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan peringatan keras kepada warga ibu kota untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau berlangsung.

Jakarta Selatan

Viral Bangunan SDN 09/10 Kebayoran Lama Roboh, Pramono Anung Pastikan Perbaikan Segera Dilakukan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan perhatian serius terhadap ambruknya bangunan SD Negeri 09/10 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan.

Metropolitan

Siap Perbaiki Kualitas Hunian Ibu Kota, Pramono Anung Targetkan Bedah 633 Rumah Tak Layak Huni di Jakarta Tahun Ini!

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan sebanyak 633 unit rumah tak layak huni akan dibedah sepanjang tahun 2026 ini.

Bisnis

Dedikasi Mantri BRI Rani Kanov, Jadi Jembatan Perubahan bagi Pelaku UMKM di Pelosok

Kisah Rani Kanov Rianti Harahap, Mantri BRI yang mendampingi pelaku UMKM di pelosok sekaligus mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Nasional

Intip Apa Saja Syarat Utama dan Aturan Baru Pelepasan Status WNI 2026

Lewat PP No. 30/2026 yang berlaku 1 Agustus 2026, pelepasan status WNI diperketat dengan syarat bebas pajak dan pidana. Tarif permohonan ke Presiden naik jadi Rp5 juta guna mendukung digitalisasi.

Metropolitan

Kualitas Udara Jakarta Memburuk, DLH Perkuat Early Warning System hingga Pelari Diimbau Kurangi Aktivitas Luar Ruangan!

Belakangan ini, jagat media sosial tengah ramai dengan imbauan bagi para pelari untuk mengurangi aktivitas olahraga di luar ruangan akibat memburuknya kualitas udara di Jakarta.

Bisnis

Pertamina Drilling Tuntaskan Pengeboran Sumur JAS-034 Tanpa Kecelakaan, Hasil Uji Produksi Capai 326 BOPD

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) berhasil menyelesaikan pengeboran sumur Rig PDSI#15.3/N110-M (1500 HP) pengembangan JAS-034 milik PT Pertamina EP Zona 7

Metropolitan

Ibu Kota Darurat Sampah, Pemprov DKI Jakarta Kebut Pembangunan PSEL di Dua Lokasi Ini!

Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan langkah cepat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak di ibu kota.

Metropolitan

Tekan Sampah ke Bantargebang, Pramono Anung Bakal Hidupkan Kembali TPS3R di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota dengan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).