AYOJAKARTA.COM – Pemerintah memastikan tetap akan memberikan gaji ke-13 dan 14 (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah efisiensi anggaran.
Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini.
Rini mengatakan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para PNS sudah disiapkan.
Menpan RB itu juga menyebut bahwa Peraturan Pemerintah (PP) terkait gaji dan tunjangan PNS saat ini sedang disusun dan akan keluar dalam waktu dekat.
Bukan hanya Menpan RB, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga memberikan keterangan mengenai hal tersebut.
Sri Mulyani juga memastikan bahwa saat ini anggaran bagi gaji ke-13 dan 14 Pegawai Negeri Sipil tengah dianggarkan dan sedang diproses.
Ia juga meminta semua PNS untuk menunggu informasi secara resmi. Baik itu mengenai besaran upah maupun jadwal pencairan.
Sebelumnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat bertanya-tanya terkait kabar dari gaji ke-13 dan THR di tahun 2025.
Hal tersebut merupakan bentuk kekhawatiran mereka uasi pemerintah memutuskan kebijakan terkait efisiensi anggaran.
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
Adapun pemangkasan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun.
Efisiensi anggaran berfokus pada pemangkasan kegiatan seremonial dan perjalanan dinas.
Karena kebijakan tersebut, beberapa kementerian dan lembaga diketahui mengalami kekurangan anggaran untuk menggaji pegawai mereka.
Namun, kabar terkait gaji ke-13 dan THR PNS telah diumumkan oleh Menpan RB dan Menteri Keuangan.
Baik Rini Widyantini dan Sri Mulyani menyebut bahwa anggaran gaji ke-13 dan THR para PNS saat ini tengah dianggarkan dan sedang diproses.
Namun, masih belum ada pengumuman soal rincian anggaran, progres pencairan, serta jadwal penerbitan PP yang mengatur hal tersebut.
Share this article
Pemerintah memastikan tetap akan memberikan gaji ke-13 dan 14 (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tengah efisiensi anggaran.