Jadi Salah Satu Tuntutan Penting Demo Buruh Hari Ini, Penghapusan Sistem Outsourcing Dapat Dukungan dari Netizen

AYOJAKARTA.COM - Ribuan buruh akan turun ke jalan untuk melakukan aksi demo hari ini Kamis (28/8/2025) di depan gedung DPR RI.

Aksi demo yang diberi nama HOSTUM ( Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) ini akan dimulai pukul 10.00 WIB.

Terdapat enam tuntutan yang akan disampaikan para buruh pada pagi ini.

Salah satunya adalah penghapusan sistem outsourcing.

Lantas apa itu sistem outsourcing?

Dikutip dari laman kebumenkab.go.id, outsourcing merupakan pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusaan di mana pekerjaan itu dialihkan ke pihak atau perusahaan lain.

Karyawan outsourcing pun bukan termasuk bagian dari perusahaan pengguna.

Selain itu outsourcing tidak memiliki jenjang karir.

Para buruh pun mendesak agar pemerintah bisa menghapus sistem outsourcing ini karena dianggap merugikan pekerja.

Salah satunya menjadi instrumen legal eksploitasi buruh dan minimnya perlindungan hak-hak dasar sebagai pekerja.

Tuntutan demo soal penghapusan sistem outsourcing ini lantas mendapat dukungan dari netizen.

@reito_*: "Kalau hapus outsourcing setuju sekali!," dikutip dari akun Instagram @pembasmi.kehaluan.reall.

@mafidfahr*: "Betul hapus outsourcing."

@dichan**: "Bener tuh hapus outsourcing."

@yogakusnan*: "Yok bisa yok hapus outsourcing."

@parwan*: "Betul hapus outsourcing, gak adil banget orang dulu bisa jadi karyawan tetap, giliran sekarang kita baru kerja kena outsourcing, kalau mau adil semua karyawan lama juga gak usah jadi karyawan tetap."

Selain soal penghapus sistem outsourcing berikut adalah tuntutan lain yang disampaikan buruh hari ini:

1. Kenaikkan upah minimum 2025 sebesar 8,5-10 persen.

2. Menolak putusan hubungan kerja (PHK) dan penghapusan sistem outsourcing.

3. Reformasi pajak yang dinilai memberatkan buruh dan rakyat.

4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru, sesuai putusan MK Nomor 168 tahun 2024 yang memenangkan gugatan buruh.

5. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset

6. Revisi UU Pemilu.***