Rumahnya Dijarah Massa 2 Kali, Sri Mulyani Singgung Sistem Demokrasi Beradab: Sebagai Pejabat Negara Saya...

AYOJAKARTA.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani, menjadi salah satu pejabat yang rumahnya dijarah oleh massa.

Diketahui, massa telah menjarah rumah dan mengambil beberapa barang milik pejabat, mulai dari Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach hingga Sri Mulyani.

Bahkan, rumah Sri Mulyani yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan itu dijarah sampai dua kali pada Minggu (31/8/2025).

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani pun akhirnya buka suara melalui akun Instagram miliknya @smindrawati, Senin (1/9/2025).

Baca Juga: Naik Transjakarta, MRT, dan LRT di Jakarta Cuma Bayar Rp1 Sampai Satu Minggu ke Depan, Ini Syarat dan Ketentuannya

Dalam keterangannya, ia menuliskan apresiasi atas simpati, doa, serta dukungan moral dari berbagai pihak.

"Terimakasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini," tulisnya.

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan jika membangun Indonesia memang tidaklah mudah.

"Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu," lanjutnya.

Baca Juga: DKI Jakarta Bersih Tuntas! 1.325 Petugas Kebersihan Dikerahkan di 26 Titik, Warganet: Terima Kasih Pejuang Sesungguhnya

Ia juga menyebut bahwa politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur.

Pejabat 63 tahun itu mengatakan bahwa sebagai pejabat negara dirinya telah disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU.

"Ini bukan ranah atau selera pribadi. UU disusun melibatkan Pemerintah, DPR, DPD, dan Partisipasi Masyarakat secara terbuka dan transparan," ujar Sri.

Lebih lanjut, Sri mengatakan jika ada publik yang tidak puas dan hak konstitusi dilanggar UU, bisa dilakukan Judicial Review (sangat banyak) ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: BI Pastikan Fundamental Baik dan Perkuat Langkah Stabilisasi

"Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke Pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab," tulisnya lagi.

Meski belum dan tidak sempurna, sudah menjadi tugas kita semua untuk memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi.

"Tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas kami dilarang korupsi. Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia," terang Sri lagi.

Diakhir tulisannya, ia menyampaikan permohonan maaf karena kondisi Indonesia yang masih belum baik.

"Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik.

Baca Juga: Prediksi Cuaca DKI Jakarta Hari Ini: Ada Potensi Hujan Ringan di 2 Wilayah!

Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus.

Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia.

Jangan pernah lelah mencintai Indonesia." tutupnya.***