Miliki Anggaran Terbesar di Kabinet Merah Putih Capai Rp171 T, Kepala BGN: 3 Kunci Program MBG Sukses

AYOJAKARTA.COM - Dalam kegiatan Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola MBG di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten pada Senin, 13 Juli 2025, kepala BGN ikut membagikan kunci sukses dari program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebutkan bahwa kunci program MBG ialah anggaran, SDM dan infrastruktur.

Ketiganya menjadi 3 hal penting agar program MBG dapat berjalan efektif, merata dan berkelanjutan.

BGN sendiri diketahui memiliki anggaran yang cukup fanstastis Rp71 triliun dengan dana standby sebesar Rp100 triliun.

Dari anggaran tersebut, tahun ini sudah terserap sebesar Rp99 triliun.

Baca Juga: Susu Tidak 100 Persen Lokal, Pihak BGN: Bukan Soal Berapa Persen, MBG Menciptakan Pasar Domestik yang Kuat

“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.” Jelas Dadan.

Hebatnya lagi, di tahun 2026 anggaran BGN akan naik mencapai Rp268 triliun dan menjadi yang terbesar di Kabinet Merah Putih.

Bukan hanya itu, akan ada dana cadangan sebesar Rp67 triliun, dengan begitu BGN akan mendapatkan totar Rp335 triliun.

Besarnya biaya ini disebut untuk memberikan manfaat kepada 82,9 juta orang, setidaknya di tahun 2026 anggaran akan diserap Rp1,2 triliun per hari.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” pungkas Dadan.

Baca Juga: Jadwal Pasar Murah di Jakarta 14 Oktober 2025 Sesi 2 Jam 13.00-16.00 WIB, Ada Paket Murah Mulai Rp50 Ribu, Cek Lokasinya

SDM ini menjadi salah satu kunci suksesnya program MBG dengan memiliki SDM terlatih yakni Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).

Kunci ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG yang kini akhirnya tidak dilakukan oleh pemerintah

Pemerintah mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia , seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra. ***