Kasus Korupsi KUR Membesar, K-MAKI Tantang OJK Audit Total Bank Sumsel Babel

AYOJAKARTA.COM -- Kasus dugaan korupsi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan pengelolaan Aset Kas Besar (Khasanah) pada Bank Sumsel Babel (BSB) Kantor Cabang Pembantu Semendo, Muara Enim, kembali memantik kritik publik.

Skandal ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Minimnya langkah tegas dari lembaga pengawas keuangan tersebut dinilai membuka celah terjadinya kejahatan perbankan berulang, khususnya di bank daerah dan bank plat merah.

Kasus KUR fiktif dan pengelolaan aset yang bermasalah di lingkungan Bank Sumsel Babel bukan fenomena baru.

Namun, menurut berbagai pihak, termasuk aktivis antikorupsi, respons OJK terhadap rangkaian kejadian ini masih jauh dari memadai.

Kurangnya tindakan konkret membuat berbagai praktik penyimpangan di internal bank daerah kembali terjadi dari tahun ke tahun.

Deputy Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-MAKI), Ir. Feri Kurniawan, menyayangkan lemahnya kontrol yang dilakukan OJK.

Dalam bincang eksklusif bersama Ayo Media Network melalui program AYOTalk Weekend, ia menegaskan bahwa tindakan OJK seolah tidak memiliki efek penertiban dalam mencegah kejahatan perbankan.

Feri menjelaskan bahwa penyimpangan kredit di Bank Sumsel Babel terjadi bukan untuk pertama kalinya. Ia menilai kasus-kasus tersebut berulang karena lemahnya fungsi pengawasan lembaga regulator.

Menurutnya, praktik penyelewengan KUR yang menyeret pejabat internal Bank Sumsel Babel sudah terlalu sering terjadi.

Ia bahkan menyebut program kredit yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha kecil tersebut justru dimanfaatkan sebagian oknum sebagai ladang kejahatan.

“Ini bentuk kejahatan perbankan yang luar biasa dan tidak terjadi sekali dua kali. Namun saya tidak melihat adanya tindakan dari OJK,” ujar Feri menegaskan.

Deretan kasus yang melibatkan Bank Sumsel Babel memperlihatkan pola yang terus berulang. Pada tahun 2024, skandal KUR fiktif mengakibatkan kerugian negara hingga Rp20,2 miliar.

Tahun berikutnya, kasus serupa kembali muncul dengan nilai kerugian mencapai Rp12,21 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa masalah yang sama terus berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas.

Selain itu, Feri mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini terdapat pula dua kasus penyaluran kredit pada bank milik daerah lainnya dengan nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa pengawasan OJK, khususnya OJK Regional 7, dianggap tidak berjalan optimal.

“OJK Regional 7 seakan menilai semuanya baik-baik saja. Tidak heran jika kasus seperti ini terus bermunculan setiap tahun,” ungkapnya.