5 Bocoran Kebijakan WFH yang Akan Diterapkan Pemerintah Sehari dalam Sepekan, Kini Tunggu Persetujuan Presiden Prabowo

AYOJAKARTA.COM - Pemerintah saat ini tengah menyiapkan skema kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dan di sektor swasta.

Kebijakan ini diterapkan untuk mengatisipasi krisis energi global akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.

Rencananya, kebijakan WFH ini diterapkan satu hari dalam sepekan, setiap Jumat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa keputusan WFH ini sudah final dan sekarang tingga menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Tak Hanya di Jaksel, Panen Raya Serentak Juga Digelar di Jakarta Utara, Hasilkan 703 Kg Komoditas Pertanian dan Perikanan

Kebijakan ini akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu dekat.

Meski belum diketahui kapan kebijakan ini akan diumumkan, Airlangga memastikan bahwa akan disampaikan sebelum April 2026.

"Sebelum April. Kira-kira minggu ini," ujarnya.

Kini sejumlah bocoran terkait aturan tersebut mulai mencuat ke publik.

Berikut lima bocoran dalam rencana kebijakan WFH:

Baca Juga: BGN Ungkap Alasan Program MBG Dijadwalkan Selama 5 Hari Kecuali di Daerah 3T, Ternyata...

1. Ditetapkan Maret 2026

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini (Maret)," kata Airlangga.

Sebelumnya, Airlanggar sempat mengatakan bahwa kebijakan ini memang akan diterapkan setelah Lebaran 2026.

2. Untuk ASN dan pekerja swasta

Kebijakan WFH ini berlaku untuk ASn dan pekerja swasta.

Namun, untuk di sektor swasta kebijakan ini bersifat imbauan.

Baca Juga: Ini 7 Motor Matic Terbaik yang Cocok untuk Jalanan Padat dan Macet Jakarta

Sehingga keputusan penerapan WFH atau tidak tergantung dari perusahaan masing-masing.

Nantinya pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

3. Tidak Semua ASN dan Swasta Menerapkannya

Airlangga mengungkapkan bahwa tidak semua ASN dan swasta akan menerapkan kebijakan WFH ini.

Seperti sektor pelayanan publik, dikecualikan dari kebijakan WFH karena pekerjaan ini memerlukan kehadiran fisik.

Sedangkan beberapa sektor lainnya tidak semua menerapkan kebijakan ini, sebab ada beberapa yang harus tetap masuk kantor.

4. Sehari dalam Sepekan

Kebijakan ini akan diterapkan sehari dalam sepekan yang recananya setiap Jumat.

Namun, hingga kini masih menunggu pengumuman resmi hari apa yang akan diberlakukan WFH.

Baca Juga: Selama 3 Hari 20 Truk Angkut Sampah 6.970 ton Pasar Induk Kramat Jati, DLH DKI: Pihak Penghasil Sampah Harus Tetap Bertanggungjawab

5. Diklaim Hemat BBM hingga 20 persen

Penerapan WFH ini diklaim bisa menghemat BBM hingga 20 persen.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira," ujar Purbaya.***